Example floating
Example floating
Parlemen

Puan Harap Idul Adha 2024 Jadi Momen Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

73
×

Puan Harap Idul Adha 2024 Jadi Momen Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Sebarkan artikel ini

 Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha 2024 dengan semangat gotong royong, sekaligus sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama.

“Selamat Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Lewat semangat Idul Adha, mari kita tingkatkan gotong royong, dan kepedulian untuk membantu sesama, terlebih bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Puan, Senin (17/6/2025).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menilai, Idul Adha dapat menjadi momen untuk memperkuat rasa solidaritas dan persaudaraan antar-umat beragama. Menurut Puan, solidaritas sangat dibutuhkan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa.

“Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT atas rasa syukur dan untuk meningkatkan iman dan takwa, memberi kurban di hari raya Idul Adha dapat menjadi simbol keikhlasan dalam berbagi untuk sesama,” ujarnya.

“Ibadah kurban oleh umat muslim yang mampu juga sebagai bagian dari toleransi karena hewan kurban disumbangkan mayoritas ditujukan untuk saudara-saudara kita yang kekurangan dari sisi ekonomi, sekaligus sebagai bentuk kebaikan dengan berbagi nikmat dan kebahagiaan untuk saudara, tetangga, dan lingkungan terdekat,” lanjut Puan.

Puan berharap, umat Muslim di Tanah Air dapat semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT di momen Idul Adha.

“Hari Raya Idul Adha juga menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk memperteguh nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama, serta merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Idul Adha pun menjadi tanda telah selesainya rangkaian Ibadah Haji di Tanah Suci.

“Semoga seluruh rangkaian Ibadah Haji para jamaah Indonesia berjalan lancar dan jamaah dapat kembali pulang ke Tanah Air dengan selamat, serta menjadi Haji Mabrur,” ucap Puan.

Lebih lanjut Puan menyoroti Ibadah Haji 2024 yang menurut laporan tim pengawas (timwas) Haji DPR, pelaksanaan tahun ini relatif tidak ada insiden signifikan seperti tahun sebelumnya. Walau begitu, Puan mendapat laporan masih diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan Ibadah Haji Indonesia.

“Meskipun pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini lebih kondusif dibanding tahun lalu, tapi kualitas pelayanan bagi jamaah harus terus ditingkatkan,” tegas mantan Menko PMK itu.

Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

Oleh karenanya, Timwas Haji DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Tujuannya adalah agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa semakin lebih baik, karena evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan Ibadah Haji Tahun ini.

“DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji,” tutup Puan. (aha)

Sumber dikutip dari laman dpr RI.go.id

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta