Example floating
Example floating
PJS

PPWI Desak Klarifikasi “Bayar Media” di DPRD Inhil: Konferensi Pers Terbuka dan Ultimatum untuk Ketum Perindo

97
×

PPWI Desak Klarifikasi “Bayar Media” di DPRD Inhil: Konferensi Pers Terbuka dan Ultimatum untuk Ketum Perindo

Sebarkan artikel ini

INHIL, Kompas 1 net – Kasus pernyataan kontroversial “bayar media” yang melibatkan Hj. Darmawati, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kini memasuki babak baru. Meskipun Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil melalui surat resmi nomor 01/BK/DPRD/I/2026 telah mengakui adanya pelanggaran kode etik, respons tersebut dinilai masih jauh dari rasa keadilan substantif. Bagi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), pengakuan internal dan permohonan maaf dalam rapat paripurna tertutup bagi pers adalah sebuah kegagalan dalam memahami hakikat etika publik.

Secara filosofis, pernyataan “bayar media” bukan sekadar keseleo lidah, melainkan refleksi dari pola pikir transaksional-materialistik yang berbahaya bagi demokrasi. Ketika seorang pejabat publik memandang media sebagai entitas yang bisa “dibayar”, ia sedang melakukan objektifikasi terhadap kebenaran. Pers yang seharusnya menjadi The Fourth Estate (pilar keempat demokrasi) direduksi menjadi komoditas pasar yang bisa dibeli demi citra politik.

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum PPWI, menyoroti fenomena ini sebagai bentuk pendangkalan logika kekuasaan. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kontrak moral antara pejabat rakyat dan pilar informasi. Dalam pandangan PPWI, seorang pemimpin yang tidak memahami batasan etika antara ruang publik dan transaksi pribadi adalah pemimpin yang mengalami krisis orientasi nilai.

“Yang dilanggar di sini bukan sekadar tata tertib internal DPRD, melainkan etika universal pers. Permohonan maaf di ruang paripurna tanpa kehadiran insan pers yang disakiti adalah tindakan pengecut secara intelektual. Secara filosofis, keadilan menuntut adanya pemulihan di tempat di mana kerusakan itu terjadi. Jika pers yang diserang, maka di depan pers jugalah pertanggungjawaban itu harus diberikan secara terbuka,” tegas Wilson Lalengke, Rabu, 28 Januari 2026.

Wilson Lalengke menggunakan pendekatan Etika Deontologi untuk membedah kasus ini. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral untuk bertindak jujur dan menghormati profesi lain. Membayar media untuk kepentingan opini tertentu adalah bentuk manipulasi informasi yang mengkhianati hak rakyat untuk mendapatkan kebenaran yang jernih.

PPWI menegaskan bahwa permohonan maaf formal di internal DPRD tidak memiliki dampak pemulihan bagi marwah pers di Indragiri Hilir. Oleh karena itu, tuntutan digelarnya konferensi pers terbuka adalah harga mati. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan komutatif, di mana harus ada kesetaraan antara pelanggaran yang dilakukan di ruang publik dengan cara pemulihannya.

“Pers bukan alat transaksi, bukan alat pencitraan berbayar, dan bukan objek yang bisa ditawar-menawar oleh pejabat publik. Pola pikir ‘bayar media’ adalah bibit otoritarianisme kecil di tingkat lokal. Jika kita membiarkan ini selesai hanya dengan surat sanksi etik dari BK, kita sebenarnya sedang melegalkan penghinaan terhadap profesi jurnalis di masa depan,” tambah tokoh pers nasional ini.

Persoalan tersebut kian meruncing karena Hj. Darmawati juga merupakan figur sentral di DPD Partai Perindo Indragiri Hilir. PPWI memberikan peringatan keras (ultimatum) bahwa jika konferensi pers terbuka tidak segera dilaksanakan, organisasi akan melayangkan surat resmi langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo di tingkat pusat.

Langkah ini diambil berdasarkan logika akuntabilitas bertingkat. Seorang pejabat partai yang duduk di kursi legislatif membawa nama besar institusi partainya. Tindakan yang mencederai kebebasan pers adalah noda bagi ideologi partai yang mengklaim diri pro-rakyat dan transparan.

“Ini bukan ancaman, melainkan sikap organisasi yang berlandaskan pada prinsip kebenaran. Kami akan menyurati Ketua Umum Partai Perindo, Harry Tanoe, agar persoalan ini ditangani secara serius. Partai harus bertanggung jawab atas perilaku kadernya yang telah merusak hubungan harmonis antara pejabat publik dan media,” ujar Wilson Lalengke dengan nada tegas.

Jaya: Kompas1net Melaporkan

Example 120x600
PJS

Pekanbaru terkait dugaan penganiayaan penyekapan intimidasi dilakukan warga inisial GS terhadap advokat muda menjalankan tugas Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Riau angkat bicara Kamis 8/10/2026 Ketua DPW PWMOI Riau H Rio Kasairy SSos kantor sekretariat mengatakan advokat muda kena penganiayaan penyekapan intimidasi adalah Desi Silvia Anggraini SH MH anggota bidang Hukum Advokasi DPW PWMOI Riau perlakuan kekerasan penyekapan intimidasi dialami Desi rekannya ketika mengantarkan surat somasi kepada inisial GS berkaitan dugaan melakukan perampasan penggelapan barang berharga milik klien Law Office Jaka Marhaen SH Ass tempat Desi rekannya bekerja ujar Rio langsung telpon Desi melalui Humas mengetahui kronologis peristiwanya setelah mendengar kronologis Rio tanya sudah buat laporan ke kepolisian sudah kata Desi akhiri sambungan telpon lebih lanjut Rio mengatakan kejadian dialami Desi bertugas sebagai advokat tentu dilindungi undang-undang begitu juga wartawan bertugas dilindungi undang-undang jadi minta Polresta Pekanbaru segera usut tuntas laporan anggota sesuai aturan berlaku tegas minta Polresta Pekanbaru atas yang dialami anggota permasalahan akan dikawal Polresta segera bergerak panggil pihak terlibat dimintai keterangan selain itu minta Polresta Pekanbaru transparan penanganan permasalahan tidak ada yang ditutupi keterangannya ketika mempertanyakan perjalanan laporan anggota pungkas Rio terakhir mengingat inisial GS selaku Ketua RW Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan minta Walikota Pekanbaru melalui camat lurahnya berikan teguran keras seharusnya seseorang yang dituakan selangkah dilingkungan masyarakat tidak pantas tidak patut berbuat seperti itu tutup Rio Sumber Humas DPW PWMOI Provinsi Riau.`