Jakarta, Kompas 1 net — Kementerian Keuangan menyelenggarakan peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 yang mengangkat tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ini mengajak masyarakat untuk bisa lebih menghargai peran perempuan yang tidak hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai pemimpin dan agen perubahan sosial yang berdaya.
Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa perempuan harus berdaya dan diberi kesempatan yang sama untuk mengejar impiannya agar bisa berkontribusi memberikan yang terbaik tak hanya bagi dirinya, tapi juga untuk bangsa dan negaranya. Menurutnya, semakin berdaya para perempuan Indonesia, tidak hanya keluarganya, tetapi Indonesia dan dunia akan turut bercahaya.
“Kalau perempuan dihambat, tidak diberi kesempatan, atau bahkan tidak diberdayakan, dampaknya nggak cuma ke perempuan ini. Kalau perempuan-perempuan itu tidak berdaya, helpless, itu mentally dia merasa saya cannot even help myself,” ujarnya pada Jumat (20/12) di Aula Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.
Untuk itu, ia menginstruksikan kepada segenap jajaran agar Kementerian Keuangan bisa menjadi institusi yang tidak hanya menciptakan kesetaraan gender, bahkan juga meng-empower para perempuan.
“Saya kepingin lihat Kementerian Keuangan menjadi institusi yang sangat tidak hanya ramah gender, tidak hanya gender equality, tapi empower mereka. Karena perempuan yang tadi berdaya dia tidak hanya bagus untuk dirinya sendiri. Dia pasti akan bagus pengaruhnya di keluarganya. Dia akan bagus untuk anak anaknya. Dia juga akan bagus untuk society,” jelas Sri Mulyani.
Peringatan Hari Ibu sendiri berawal dari Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 Desember 1928, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Kini, Hari Ibu menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan perempuan di segala bidang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Peran perempuan semakin diakui sebagai kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia pun berkomitmen menciptakan masyarakat inklusif dan adil, salah satunya melalui penganggaran responsif gender dalam APBN. Kebijakan dan program responsif gender dirancang untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi, dan hak perempuan, termasuk para ibu, guna mendukung peran penuh mereka dalam pembangunan bangsa.
Sebagai bukti komitmen ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan melalui program peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi ibu dan anak, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberi peluang lebih baik bagi generasi mendatang.
“Terima kasih kepada seluruh perempuan-perempuan yang terus meneruskan karirnya dengan tekun, dengan segala rintangan hambatan. Terima kasih juga telah menyumbangkan banyak kepada Indonesia melalui masing-masing posisinya. Terus bekerja dengan dedikasi tinggi. Berikan yang terbaik,” pungkas Menteri Keuangan. (dm/al)
Sumber : Humas Kemenkeu
