Anies Rasyid Baswedan, foto; google. Ketum PSI, Kaesang Pangarep. Foto: Fandi Akbar
Hari ini jagat Pemilihan Kepala Daerah digemparkan dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah di akhir Agustus ini, MK mengeluarkan putusan yang mengubah syarat ambang batang (๐ต๐ฉ๐ณ๐ฆ๐ด๐ฉ๐ฐ๐ญ๐ฅ) pencalonan, dan memaknai syarat umur calon Kepala Daerah.
Tulisan singkat ini memberi makna dan menjawab konsekwensi hukum dua putusan MK tersebut, yaitu Nomor 60/PUU-XXII/2024, tentang ambang batas pencalonan (๐ฃ๐๐๐๐๐ฎ๐ป ๐ฒ๐ฌ); dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pemaknaan syarat umur (๐ฃ๐๐๐๐๐ฎ๐ป ๐ณ๐ฌ).
๐ฌ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐บ๐ฎ, ๐ธ๐ถ๐๐ฎ ๐ฏ๐ฎ๐ต๐ฎ๐ ๐ฑ๐๐น๐ ๐บ๐ฎ๐ธ๐ป๐ฎ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ธ๐ผ๐ป๐๐ฒ๐ธ๐๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฃ๐๐๐๐๐ฎ๐ป ๐ณ๐ฌ, ๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ ๐๐บ๐๐ฟ, ๐๐ฎ๐ถ๐๐:
1. Meskipun MK menolak permohonan dua mahasiswa (๐. ๐๐ฎ๐ต๐ฟ๐๐ฟ ๐ฅ๐ผ๐๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ป๐๐ต๐ผ๐ป๐ ๐๐ฒ๐ฒ) dalam Putusan 70, namun MK memberikan pertimbangan hukum yang tegas, bahwa syarat umur diperhitungkan ๐ฝ๐ฒ๐ป๐ฒ๐๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ป ๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ฐ๐ฎ๐น๐ผ๐ป ๐ธ๐ฒ๐ฝ๐ฎ๐น๐ฎ ๐ฑ๐ฎ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ต, ๐ฏ๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ท๐ฎ๐ธ ๐ฝ๐ฒ๐น๐ฎ๐ป๐๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป. MK mengatakan pemaknaan demikian sudah terang benderang dan tidak perlu diberi penguatan dan penafsiran lain. Dengan menggunakan pendekatan historis, sistematis, praktis, dan komparatif, MK menegaskan pemaknaan syarat umur dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan.
2. Kita paham beberapa waktu lalu ada putusan Mahkamah Agung yang memaknai syarat umur dihitung sejak pelantikan pasangan kepala daerah terpilih. Putusan MA itu di ruang publik dianggap membuka peluang pencalonan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang saat ini namanya mulai disebut sebagai calon kepala daerah.
3. Dengan putusan MK yang demikian, artinya, peluang Kaesang untuk maju sebagai pasangan calon kepala daerah pada level provinsi menjadi tertutup, karena syarat umur minimal gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan Kaesang saat penetapan calon kepala daerah provinsi, belum berusia 30 tahun. Kecuali yang bersangkutan maju sebagai kepala daerah di level Kabupaten/Kota, yang syarat umurnya 25 tahun.
4. Jika tetap memaksakan maju sebagai calon kepala daerah, sesuai putusan MA yang memaknai syarat umur dihitung sejak pelantikan, MK menegaskan akan memutus pencalonan yang demikian sebagai tidak sah melalui persidangan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (๐๐ช๐ฉ๐ข๐ต ๐๐ฆ๐ณ๐ต๐ช๐ฎ๐ฃ๐ข๐ฏ๐จ๐ข๐ฏ 3.16 ๐๐ถ๐ต๐ถ๐ด๐ข๐ฏ 70).
Selanjutnya, makna Putusan 60 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah adalah sebagai berikut:
1. MK menegaskan putusannya sebelumnya, yang membatalkan dan menyatakan inkonstitusional syarat pencalonan kepala daerah yang hanya diperuntukkan bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen daerah. Konsep menghormati daulat rakyat, yang telah memberikan suara dalam pemilu, serta keadilan syarat dibandingkan dengan syarat calon independen, adalah beberapa landasan argumentasi Putusan 70.
2. Putusan 70 ๐บ๐ฒ๐ป๐ด๐ต๐ถ๐น๐ฎ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ป ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ ๐ธ๐๐ฟ๐๐ถ, ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ต๐ฎ๐ป๐๐ฎ ๐บ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ธ๐๐ถ ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ฎ๐ต, dan membatalkan bersyarat Pasal 40 ayat (1), dan membatalkan keseluruhan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada. Konsekuensinya Pasal 40 ayat (2) juga dinyatakan MK tidak berlaku, atau dalam putusan disebutkan โPasal 40 ayat (2) UU 10/2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quoโ. (๐ญ๐ช๐ฉ๐ข๐ต ๐๐ฆ๐ต๐ช๐ฎ๐ฃ๐ข๐ฏ๐จ๐ข๐ฏ 3.14 ๐๐ถ๐ต๐ถ๐ด๐ข๐ฏ 60).
3. Dalam amar putusannya, MK kemudian memberikan syarat ambang batas yang berbeda-beda persentasenya untuk setiap wilayah, tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap. Untuk Jakarta misalnya, dengan DPT antara 6 juta โ 12 juta, maka syarat pencalonan adalah partai politik harus mendapatkan suara sah paling sedikit 7,5% di Daerah Khusus Jakarta.
4. Dengan syarat baru tersebut, menjadi pertanyaan apakah PDI Perjuangan yang bisa mengusung calon sendirian, akan mengusulkan Anies Baswedan? Dinamika beberapa hari ke depan tentu akan sangat menentukan dan menarik diperhatikan.
5. Yang juga akan terdampak Putusan 60 adalah strategi melawan โ kotak kosongโ yang ada di beberapa wilayah, kemungkinan akan berubah dengan adanya syarat baru berdasarkan putusan MK tersebut.
Dengan dua putusan MK tersebut Putusan 60 soal syarat ambang batas, dan Putusan 70 soal syarat umur, maka peta pertarungan Pilkada tentu akan berubah dan semakin dinamis serta semakin hangat. Beberapa hari menjelang pendaftaran kepala daerah ke KPU, akan banyak drama dan ๐ฑ๐ฐ๐ญ๐ช๐ต๐ช๐ค๐ฌ๐ช๐ฏ๐จ yang seyogyanya tidak makin menghilangkan esensi pemilu yang semestinya jujur, adil, dan demokratis.
Atas putusan MK yang demikian, sebaiknya semua elemen negara Presiden, Parlemen (DPR dan DPD), KPU, MA, Partai Politik, dan semua elemen kepemiluan, sebaiknya menghormati putusan yang demikian. Pemaknaan di luar Putusan MK yang sudah jelas sebaiknya dilaksanakan dan tidak lagi dimaknai tergantungan kepentingan partisan atau politik pemenangan sesaat, yang bertentangan dengan kepentingan pemilu dan dan negara hukum Indonesia.
Source : https://x.com/dennyindrayana/status/1825860782011330741?t=9ZFSPQf5Pb931fytc DPxow&s=19. Jakarta, 20 Agustus 2024.
