BENGKALIS, Kompas1.Net — Berbulan-bulan pasca-aksi demonstrasi di depan Kantor Camat hingga langkah mediasi di Kantor Bupati Bengkalis, kepastian hukum terkait dugaan klaim tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Cua Chin Heng, belum juga menemui titik terang. Hingga kini, belum ada kejelasan maupun langkah konkret yang diambil oleh pihak Pemkab Bengkalis.
Sikap diam dan minimnya respons dari pemerintah daerah ini memicu kritik tajam dari masyarakat. Penanganan kasus yang telah bergulir selama tiga bulan tanpa kepastian ini buat warga merasa diabaikan. Pembiaran tersebut dinilai warga sangat melukai keadilan masyarakat lokal dan terkesan lebih berpihak pada kepentingan asing.
“Kondisi ini buat kepemimpinan dan komitmen perlindungan rakyat oleh Bupati Bengkalis dipertanyakan. Pemerintah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi warga negara di wilayah NKRI, justru terkesan perpanjang penderitaan rakyat kecil,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Warga Desak Transparansi BPN dan Imigrasi
Selain menuntut kepastian dari Bupati, ketidakjelasan penanganan kasus ini juga dorong masyarakat desak keterbukaan informasi dan transparansi dari instansi teknis terkait, termasuk jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Imigrasi setempat. Warga khawatirkan adanya indikasi kejanggalan prosedur administratif di balik lambannya proses hukum ini.
Keluhan masyarakat juga menyasar hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Salah seorang warga Kampung Sidomulyo soroti peran oknum Ketua RT setempat yang dinilai tidak proaktif mengayomi warga terdampak, melainkan justru sibuk melayani pihak asing yang klaim tanah tersebut.
“Oknum aparatur di tingkat tapak seharusnya berdiri di atas kepentingan warganya sendiri, bukan malah prioritaskan pihak luar yang menyengsarakan masyarakat. Ini bukan lagi soal sengketa tanah biasa, tapi soal rasa keadilan dan kedaulatan warga di tanahnya sendiri,” tegas warga Sidomulyo tersebut.
Atas kondisi ini, masyarakat minta Bupati Bengkalis beserta jajaran BPN dan Imigrasi segera turun tangan secara akuntabel untuk selesaikan sengketa tanah ini demi jamin hak-hak masyarakat asli dan warga sah NKRI.
Sumber: Tim/Red, 05/11/2026
Penulis: ZURFAMI
