Inhil, Kompas 1 net – Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI) Superto menduga adanya permainan antara Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil dengan oknum dewan Hj. Darmawati dalam penyelesaian masalah “Bayar Media” yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Dimana sampai detik ini, BK tidak berani membuka secara transparan hasil pemeriksaan terhadap oknum Dewan Hj Darmawati terkait chattannya ” Bayar Media “di group WhatsApp anggota DPRD Inhil ke hadapan para awak media. Hanya penyampaian sanksi administratif di dalam rapat paripurna saja.
Begitu juga, untuk menghadirkan oknum dewan tersebut agar meminta maaf secara terbuka dihadapan para awak media Inhil, tidak pernah di gubris. Bahkan BK hanya memberikan penjelasan dengan alasan tak jelas dan terkesan menutupi kesalahan oknum dewan. Tentunya hal sangat mengecewakan hati para awak media yang telah disudutkan oleh oknum dewan tersebut.
” Bisa aja, orang menduga kalau BK tak berani melakukan hal itu, karna sudah dibayar oleh oknum dewan tersebut. Sejak kemarin telah kita sampaikan, agar oknum dewan tersebut meminta maaf dihadapan para awak media, agar clear masalahnya. Tapi nyatanya, bersalah sama awak media minta maaf sama anggota dewan di rapat paripurna. Kan lucu jadinya ” ungkap Perto.
Anehnya lagi, menurut Superto ketika pihaknya menyurati Ketua DPRD Inhil agar melakukan Konferensi Pers dengan menghadirkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil, oknum dewan Hj Darmawati dan awak media berbagai organisasi wartawan di Inhil. BK yang membalas surat tersebut.
” Kita menyurati Ketua DPRD Inhil tapi yang balas suratnya BK, dengan surat tanpa cap dan isinya menjelaskan tentang sanksi administratif serta permintaan maaf oknum dewan di dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Januari 2026 lalu. Aneh juga rasanya, lain yang diminta lain pula yang diberi dan lain dituju, lain pula yang menjawab ” jelas Superto dengan rasa kecewa.
Maka dari itu, Ia meminta kepada Ketua DPRD Inhil agar segera melakukan Konferensi Pers terkait penyelesaian permasalahan ini, sesuai surat yang disampaikan FJTI pada tanggal 6 Januari 2026 lalu, dengan menghadirkan BK DPRD Inhil, Oknum Dewan Hj, Darmawati dan para awak media dari berbagai organisasi wartawan yang ada di Indragiri Hilir.
” Kita berharap Ketua DPRD Inhil segera melakukan Konferensi Pers tersebut, Agar masalahnya cepat selesai, karna masalah ini bukan hanya menyangkut masalah harga diri awak media saja yang disudutkan, tapi juga masalah harga diri DPRD Inhil berkaitan kelakukan buruk anggota dewannya ” harap Superto.
Jaya: Kompas1net, Melaporkan
