Pekanbaru, Kompas 1 net – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Rabu (18/9/2025), digeruduk seratusan masyarakat Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
Diberitakan salah satu Media online, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Bengkalis, menggelar aksi besar-besaran menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Priatama Riau.
Dalam aksi itu, massa yang datang dari Desa Darul Aman dan juga Kelurahan Tanjung Kapal terlihat membawa berbagai macam spanduk penolakan, terhadap perpanjangan HGU PT Priatama Riau.
Mereka menuding PT Priatama sudah bertahun-tahun beroperasi, namun tidak pernah melaksanakan kewajiban plasma 20 persen dari luas HGU 4.500 hektar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Kami sudah cukup sabar! Plasma tidak ada, kontribusi untuk masyarakat juga tidak ada. HGU tidak boleh diperpanjang, ini tanah untuk rakyat, bukan untuk perusahaan rakus,” teriak massa dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung panas itu juga diwarnai dengan spanduk besar bertuliskan “Tolak Perpanjangan HGU PT Priatama Riau – Tegakkan Hak Plasma Masyarakat Rupat”.
Beberapa kali massa berteriak mengecam BPN Riau yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
Juru bicara aksi, Rama Rafiandi, menegaskan warga akan terus menekan pemerintah sampai izin PT Priatama benar-benar dicabut.
“Kalau BPN masih berani memperpanjang HGU, berarti BPN lebih berpihak pada perusahaan daripada rakyat. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya dengan nada keras.
Rama menambahkan, sudah ada ratusan masyarakat yang menandatangani dokumen penolakan perpanjangan HGU PT Priatama Riau.
Menyikapi aksi demo warga Rupat tersebut Tokoh Masyarakat Riau Dr Elviriadi angkat topi.
“Bedellaaww Wak! Jarang ada warga Melayu Riau Se kompak Desa Darul Amal dan Tanjung Kapal Rupat. Kalau bersama sama, tak ada cita cita yang tak bisa dijadi nyata,”ucap putra Meranti, Kamis, 18/9/25.
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu mengatakan pejabat di bumi Melayu sengaja membuat susah masyarakat.
“Itu sikap menyakiti masyarakat Riau demi kantong pribadi diikuti budaya suap sudah ciri pejabat di Riau, terutama yang pejabat vertikal. Mereka ini sudah tidak bisa hidup jika sehari tidak menerima uang suap, terutama dari perusahaan perkebunan (HGU) dan kehutanan. Pejabat tuna moral itulah isi lembaga vertikal di Bumi Melayu ini. Apa tak binasa kami putra putri daerah ini di buat mereka, ” ucap alumni UKM Malaysia.
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu meminta tokoh Masyarakat lebih lantang.
“Memang tak ada guna sama sekali HGU dan perusahaan perusahaan di Riau. Kami orang Melayu ini dah sering minta mereka hengkang. Tapi dasar tebal muka dan Watak kapitalis, di back up pulak pejabat meneken perpanjangan HGU Abal Abal, hancur lah negeri kami, ” ujar nya
Elviriadi berjanji akan melaporkan pejabat Kanwil BPN Riau dan Kantor Pertanahan di kabupaten kota ke irjend Kemendagri dan KPK bila melakukan penyelewengan.
“Ini dah kita masukkan laporan ke Ombudsman RI Kasus mafia tanah di Tarai Bangun dengan pemainnya oknum kantor pertanahan Kampar. Kami putra putri Melayu tetap akan melawan. Walau nyawa kami taruhannya, ” pungkas ahli lingkungan yang rela gundul pacul demi hutan Rupat.***
Redaksi
