Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Toba, Sumatera Utara, Rabu (22/04/2026). Foto: Ndn/Karisma
Toba, Kompas 1 net – Pesona Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) memang telah diakui dunia melalui penetapan status UNESCO Global Geopark. Namun demikian, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai keindahan bentang alam tersebut dirasa belum cukup jika tidak dibarengi dengan pelestarian akar kebudayaan lokal yang sangat kaya.
Hetifah menegaskan bahwa dukungan terhadap ekspresi budaya, bahasa lokal, hingga infrastruktur pendukungnya mutlak diperlukan. Pihaknya mendapati bahwa kondisi fasilitas di sekitar kawasan bersejarah tersebut saat ini membutuhkan perbaikan yang masif.
“Termasuk juga revitalisasi Taman Makam Sisingamangaraja, termasuk juga di situ ada beberapa sarana prasarana yang sudah membutuhkan revitalisasi,” ungkap Hetifah usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Toba, Sumatera Utara, Rabu (22/04/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai Makam Raja Sisingamangaraja ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, melainkan simbol perlawanan dan harga diri masyarakat Sumatera Utara di masa lampau. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menambahkan perspektif ekonomi dari pelestarian situs bersejarah ini. Ia meyakini bahwa perawatan cagar budaya yang terintegrasi dengan baik akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian warga sekitar.
“Makam Sisingamangaraja itu juga termasuk menjadi cagar budaya. Dan sesungguhnya kalau itu bisa dikembangkan dengan baik, itu juga bisa menjadi tempat tujuan wisata. Kalau menjadi tempat tujuan wisata juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan,” terangnya.
Untuk itu, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ini memastikan temuan tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. Melalui Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya, Komisi X DPR akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan representatif bagi seluruh daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI dalam memastikan pelestarian budaya berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi daerah, khususnya di kawasan strategis seperti Danau Toba. (ndn/we)
Sumber : dprri go id
