Rimbo Panjang, Kompas 1 net – Aktivitas penimbunan lahan milik Awi Koro-koro dan proyek Tol Pekanbaru–Rengat kini bukan lagi sekadar proyek pembangunan — tapi berubah menjadi sumber bencana jalanan bagi masyarakat dan pedagang di sepanjang Jalan Raya Pekanbaru–Bangkinang.
Dump truck pengangkut tanah urugan sebagian besar melebihi batas standar dimensi yang diatur Dirjen Perhubungan Darat! Muatan berlebih, tinggi bak di luar ketentuan, tanpa penutup — membuat tanah berceceran di jalan. Debu beterbangan, mencemari udara, mengganggu penglihatan, dan merugikan warga yang menggantungkan hidup di sepanjang jalur tersebut.
Warga sudah muak, pedagang mengeluh, pengguna jalan terancam!
Lalu aparat di mana? Apakah hukum sengaja dibungkam demi kepentingan pengusaha dan proyek besar?
Kepala Desa Rimbo Panjang, Alizar Kasim, akhirnya angkat suara. Ia meminta Dirlantas Polda Riau turun tangan dan menindak tegas tanpa kompromi!
Tidak boleh ada pembiaran! Dump truck yang melanggar harus disikat habis!
Merujuk Surat Dirjenhubdar Nomor: AJ.402/18/9/DJPD/2009, batas tinggi bak dump truck sangat jelas:
* Sumbu 1.2 s/d 8.500 kg | Kelas Jalan III | Tinggi Bak Max: 700 mm.
* Sumbu 1.2 s/d 16.000 kg | Kelas Jalan I/II | Tinggi Bak Max: 850 mm.
* Sumbu 1.22 s/d 24.000 kg | Kelas Jalan I/II | Tinggi Bak Max: 1.000 mm.
Barang curah seperti tanah, batu, pasir, kerikil wajib tunduk! Tapi di lapangan, aturan ini seperti sampah, diabaikan demi untung semata.
Instruksi Dirjenhubdar pun jelas:
Seluruh Kepala BPTD harus aktif mengawasi dan berkoordinasi dengan Satlantas. Tapi kenyataan di lapangan? Jalan dibiarkan kotor, rakyat dibiarkan menanggung akibat!
Ini bukan sekadar Pelanggaran Lalu Lintas — ini soal pembangkangan terang-terangan terhadap aturan Negara!
Jika hukum tak ditegakkan sekarang, maka rakyat akan terus jadi korban.
Dan kita hanya bisa bertanya:
Siapa yang mereka lindungi — rakyat atau pengusaha pelanggar hukum? ***
Penulis Ade Bule & Tim
