PEKANBARU, Kompas 1 net-Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto melakukan audiensi langsung dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Selasa (2/6/2025) di ruang rapat Kantor Gubernur.
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian sejumlah persoalan krusial terkait keuangan daerah, termasuk tunda bayar dan tunggakan BPJS Kesehatan.
Ikut mendampingi Bupati Ade, Kepala BPKAD Risiwidiantoro, Plt Kepala Bapenda Syaiful Bakhri dan Dinkes.
Bupati Ade Agus menyampaikan apresiasi atas sambutan Gubernur Riau. Ia kemudian memaparkan dua persoalan utama yang menjadi fokus audiensi.
Pertama, terkait tunda salur atau tunda bayar yang terjadi sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025. Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu membutuhkan kepastian angka yang akan disalurkan provinsi agar pelaksanaan program-program yang telah dituangkan dalam APBD 2025 dapat berjalan.
“Sehingga dengan kepastian angka ini nantinya kami tau dan bisa menghindari tunda bayar bagi kegiatan di 2025 yang akan kami laksanakan,” terang Bupati Ade.
Bupati Ade juga menyinggung persoalan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan Provinsi yang mencapai Rp74 miliar. Sesuai skema pembiayaan, 55 persen dari jumlah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dan sisanya 45 persen merupakan beban kabupaten.
Bupati menyadari bahwa pembayaran tunggakan ini memang menjadi kewajiban. Namun Ade turut menyayangkan dengan timbal balik pelayanan dari BPJS Kesehatan yang dinilai kurang sesuai. Sehingga perlu adanya perimbangan negosiasi terkait ini.
“Kalau soal menagih BPJS agak cepat tapi kalau soal mengurusi pasien agak lambat,’ ucap Ade.
Bupati Ade juga menilai bahwa perlu adanya Forum Grup Discusion oleh BPJS Kesehatan agar masyarakat pun tau dan kita punya kepastian terkait penggunaan BPJS kesehatan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubri Abdul Wahid menyambut baik kunjungan sekaligus masukan dari Pemkab Inhu. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Terima kasih Pak Bupati Inhu beserta jajaran atas kunjungannya. Semoga ini menjadi jalan untuk menjawab keluh kesah yang terjadi di Inhu sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Gubri.
Terkait persoalan tunda bayar, Kepala BPKAD Provinsi Riau yang turut hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa kepastian besaran dana yang akan disalurkan sedang diupayakan dan diharapkan dapat diposting dalam waktu dekat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menyetujui pentingnya digelar forum diskusi terbuka guna membahas tata kelola dan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.
Jaya: Kompas1 net, Melaporkan
