Rohil, Kompas 1 net – Buntut dari lantik PJ Penghulu, Masyarakat dari delapan Kecamatan yang menyatakan dirinya sebagai aliansi bersatu masyarakat peduli Rokan Hilir (Rohil) datangi kantor Bupati Rohil untuk melakukan audiensi kepada Plt Bupati Rohil H Sulaiman SS MH, Senin (21/10/2024).
Namun, sesampai nya ratusan masyarakat tersebut di kantor Bupati, mereka sangat kecewa karena Plt Bupati tidak mau muncul untuk menemui. Dalam teriakan ratusan masyarakat tersebut, mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada Plt Bupati Rohil H Sulaiman yang telah membuat kisruh ditengah-tengah masyarakat.
Adapun kisruh yang dimaksud yakni pemberhentian dan pengukuhan 24 Pjs Penghulu yang dilakukan Plt Bupati H Sulaiman beberapa waktu lalu yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Usai menunggu beberapa lama, ratusan masyarakat kemudian disambut oleh Sekda Rohil H Fauzi Efrizal dan kemudian menggelar audiensi.
Hendri, salah satu perwakilan masyarakat Bangko dalam kesempatan itu mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Bupati bertujuan untuk bertemu langsung dengan Plt Bupati H Sulaiman SS MH yang telah dinilai membuat keributan atas pemberhentian dan pengukuhan 24 Pjs Penghulu.
“Kami juga mempertanyakan dasar apa pengukuhan Pjs Penghulu yang dilakukan Plt Bupati. Kalau dengan alasan pergantian Pjs Penghulu yang dilakukan merupakan P3K, namun pada kenyataannya banyak Pjs Penghulu yang diganti merupakan ASN,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Iswandi yang merupakan masyarakat perwakilan Pujud. Dimana terangnya, dengan adanya pemberhentian dan pengukuhan Pjs Penghulu yang secara tiba-tiba tersebut membuat kisruh diwilayah mereka.
“Khususnya kami Pujud, yang diganti malah yang ASN bukan P3K. Sehingga ini harus kami pertanyakan kepada Plt Bupati. Hal ini mengakibatkan kisruh ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Apalagi terangnya, Pjs Penghulu selama ini sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang membuat bertambah parah adanya pernyataan dari Kadis PMK yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memproses dan mengeluarkan SK para Pjs penghulu yang di kukuhkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami terhadap Plt Bupati,” sebutnya.
Sementara itu, Sekda Rohil H Fauzi Efrizal di dampingi Kapolsek Bangko Kompol IMT Sinurat, Asisten lll Samsuri serta Kasatpol PP Syafnurizal dalam kesempatan itu mengatakan akan menyampaikan seluruh tuntutan ratusan masyarakat yang datang.
“Kami hanya sebagai perantara dan persoalan ini akan segera saya sampaikan kepada Plt Bupati,” kata Sekda.
Dalam kesempatan itu, ratusan masyarakat juga menyampaikan surat pernyataan sikap kepada Plt Bupati Rohil H Sulaiman yang diterima Sekda Rohil.
Adapun isi surat tersebut yakni, sangat menyayangkan tindakan Plt Bupati Rohil dalam menjalankan roda pemerintahan terkesan arogan mengabaikan amanah undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dimana, dalam menjalankan kewenangan nya pejabat pemerintah berkewajiban mematuhi azaa-azas umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf a,b dan c , kemudian pada masa ini proses pelaksanaan Pilkada sedang berjalan. Dikawatirkan dapat menggangu ketentraman dan kesejukan ditengah-tengah masyarakat.
Meminta Mendagri, Gubernur Riau meninjau ulang penunjukan Plt Bupati Rohil H Sulaiman demi terciptanya kembali suasana ketentraman dan kesejukan ditengah-tengah masyarakat pada masa Pilkada Rohil 2024.
Meminta ketua DPRD Rohil segera bersurat ke Mendagri dan Gubernur Riau guna meninjau ulang penunjukan Plt Bupati Rohil H Sulaiman.
Mengajak seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan kesejukan ditengah-tengah masyarakat pada masa proses pelaksanaan Pilkada Rohil 2024.
Usai menggelar audiensi dengan Sekda Rohil, ratusan masyarakat kemudian menggelar audiensi dengan DPRD Rohil.
