ACEH UTARA, Kompas1.Net – Proyek Rekonstruksi Jalan Lingkungan Alue Ie Puteh – Blang Geulumpang, Kecamatan Baktiya dan Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, yang dibiayai APBA 2026 senilai Rp 4.670.704.650, menjadi sorotan warga. Pasalnya, hingga akhir November 2026, kondisi jalan di lapangan masih berupa jalan tanah, belum menunjukkan ciri pekerjaan rekonstruksi jalan permanen.
Berdasarkan pantauan langsung tim media dari ujung ke ujung lokasi proyek, ada empat titik dokumentasi yang menjadi bukti utama: titik awal yang terdapat papan proyek, dua titik di bagian pertengahan jalan, dan satu titik akhir yang terdapat genangan air.
Data Resmi di Papan Proyek
Dari papan proyek yang terpasang di titik awal, tercatat data sebagai berikut:
- Paket Pekerjaan: Rekonstruksi Jalan Lingkungan Alue Ie Puteh – Blang Geulumpang Kec. Baktiya dan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
- Nomor Kontrak: DPA/A/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2026
- Nilai Kontrak: Rp 4.670.704.650
- Volume: 1 Paket
- Pelaksana: CV. Panton Koneksi Global
- Pengawas: CV. Binareka Konsultan
- Tanggal Mulai: 20 Oktober 2026
- Tanggal Selesai: 31 Desember 2026
- Sumber Dana: APBA 2026
- Instansi: Pemerintah Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kejanggalan pertama muncul dari penulisan volume. Di papan proyek hanya tertulis “1 Paket”, tanpa mencantumkan panjang, lebar, maupun tebal perkerasan jalan.
Padahal, dalam teknis dan juknis konstruksi jalan, papan informasi proyek seharusnya memuat spesifikasi pekerjaan secara jelas agar dapat diawasi publik, seperti panjang penanganan, lebar badan jalan, jenis perkerasan, dan tebal lapisan. Penulisan “1 Paket” membuat masyarakat tidak dapat mengukur kewajaran antara nilai kontrak dan output fisik yang harus dihasilkan.
Kondisi Teknis di Lapangan
Secara teknis, pekerjaan rekonstruksi jalan seharusnya melalui tahapan yang terukur: penyiapan badan jalan, pembentukan dan pemadatan tanah dasar (subgrade), penghamparan dan pemadatan lapis pondasi bawah dan atas (subbase / base course), pembangunan drainase, hingga lapisan penutup berupa aspal atau beton sesuai spesifikasi kontrak.
Namun, fakta yang ditemukan di lapangan berbeda:
1. Titik Awal – Papan Proyek
Papan proyek terpasang, namun di sekitarnya tidak terlihat aktivitas pekerjaan yang signifikan, tidak terlihat material terhampar yang baru, maupun alat berat yang sedang bekerja.
2. Titik Pertengahan 1 – Badan Jalan Masih Tanah
Badan jalan masih berupa tanah bercampur kerikil lepas. Tidak terlihat lapisan aspal, tidak terlihat lapisan beton, tidak terlihat bahu jalan yang diperkeras, dan tidak terlihat drainase pasangan. Permukaan jalan tidak rata dan masih meninggalkan bekas roda kendaraan. Secara teknis, kondisi ini baru berada pada tahap penimbunan awal, belum masuk tahap perkerasan jalan permanen.
3. Titik Pertengahan 2 – Rumput Tumbuh di Atas Material
Pada foto close-up, terlihat rumput sudah tumbuh di atas material timbunan di bahu jalan. Material terlihat tidak padat, banyak batu lepas, dan bercampur tanah. Dalam kaidah konstruksi, material base course yang sudah dipadatkan dengan benar dan segera ditutup lapisan berikutnya tidak akan ditumbuhi rumput dalam waktu singkat. Tumbuhnya rumput mengindikasikan material tersebut telah lama ditimbun dan dibiarkan tanpa penanganan lanjutan, atau tidak dilakukan pemadatan dan penutupan sesuai spesifikasi. Kondisi ini juga mengindikasikan pekerjaan tidak berjalan secara kontinu, padahal kontrak telah berjalan sejak 20 Oktober 2026.
4. Titik Akhir – Genangan Air di Badan Jalan
Di titik akhir, ditemukan genangan air yang cukup besar di badan jalan. Tidak terlihat saluran pembuang / drainase yang berfungsi. Secara teknis, jalan yang baik harus memiliki kemiringan melintang (crossfall) dan sistem drainase yang mampu mengalirkan air keluar dari badan jalan. Genangan air di badan jalan akan merusak daya dukung tanah dasar dan lapis pondasi, sehingga jika dipaksakan diaspal di atas kondisi seperti itu, perkerasan akan cepat retak, bergelombang, dan rusak sebelum umur rencana.
Panjang Diduga Kurang dari 200 Meter
Hasil konfirmasi dengan salah satu Geuchik Gampong setempat menyebutkan, kegiatan tersebut baru siap dikerjakan dan panjang jalan yang dikerjakan diperkirakan kurang dari 200 meter.
Jika informasi tersebut benar, maka perhitungan kasarnya menjadi: Rp 4.670.704.650 : kurang dari 200 meter = lebih dari Rp 23 juta per meter.
Nilai tersebut dinilai tidak wajar untuk pekerjaan jalan lingkungan dengan kondisi fisik seperti yang terlihat di foto, kecuali di dalam kontrak terdapat item pekerjaan mayor lain seperti jembatan, box culvert besar, turap, atau penimbunan dalam yang dirinci secara terbuka dalam RAB dan dokumen kontrak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun pengawas belum memperlihatkan dokumen kontrak, RAB, maupun gambar rencana yang merinci volume riil pekerjaan tersebut kepada masyarakat.
Isu Sumber Anggaran: Disebut-sebut dari Aspirasi Anggota DPRA
Selain soal teknis, muncul isu mengenai sumber anggaran kegiatan ini. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, kegiatan tersebut disebut-sebut bersumber dari aspirasi / pokok pikiran salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Tgk Muharuddin.
Tgk Muharuddin diketahui merupakan Anggota DPRA Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan 5 Aceh Utara – Kota Lhokseumawe, dan berasal dari Kecamatan Seunuddon, salah satu kecamatan lokasi proyek.
Hingga saat ini, tim media belum memperoleh dokumen resmi berupa DPA-Rincian Belanja maupun dokumen SIRUP / LPSE yang secara tertulis menyebutkan kegiatan ini merupakan Pokir dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, informasi tersebut masih berstatus keterangan dari lapangan dan perlu klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Tim media akan meminta konfirmasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku pengguna anggaran, kepada CV. Panton Koneksi Global selaku pelaksana, CV. Binareka Konsultan selaku pengawas, serta kepada Tgk Muharuddin terkait isu sumber anggaran tersebut.
Tuntutan Transparansi Warga
Atas temuan ini, masyarakat meminta:
- Dinas Perkim Aceh membuka dokumen kontrak, RAB, dan gambar rencana, termasuk panjang, lebar, dan spesifikasi teknis pekerjaan secara transparan.
- Pelaksana dan pengawas menjelaskan progres riil pekerjaan hingga 22 November 2026, mengingat kontrak telah berjalan lebih dari satu bulan.
- Papan proyek diperbaiki dengan mencantumkan volume pekerjaan secara rinci, bukan hanya “1 Paket”.
- Pekerjaan drainase dan pemadatan diperbaiki agar jalan tidak tergenang dan tidak cepat rusak.
Publik berhak tahu, uang APBA sebesar Rp 4,67 miliar itu dikerjakan untuk jalan seperti apa, sepanjang berapa meter, dan dengan kualitas seperti apa.
Upaya Konfirmasi Berujung Intimidasi
Setelah melakukan liputan lapangan pada Minggu, 22 November 2026, tim http://Kompas1.Net berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana pekerjaan, sesuai kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita.
Konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon seluler pribadi pada Minggu malam, 22 November 2026, pukul 21.35 WIB. Saat itu, media memperkenalkan diri, meminta izin, dan menyampaikan maksud untuk mengirimkan rilis berita tersebut guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi dari pihak pelaksana.
Telepon tersebut diterima oleh seseorang yang mengaku bernama Leo, yang disebut-sebut sebagai pihak lapangan dari pekerjaan tersebut.
Dalam percakapan tersebut, sosok yang mengaku bernama Leo itu justru merespons dengan nada tinggi dan sikap yang dinilai arogan, serta tidak memberikan penjelasan teknis terkait volume, progres, maupun nilai kontrak.
Adapun pernyataan yang disampaikan dalam percakapan tersebut, antara lain:
“Apa urusannya, itu jalan, lagi dalam masa pekerjaan.”
“Tidak usah ngaku-ngaku wartawan.”
“Apa urusannya.”
“Yang penting masyarakat punya jalan. Yang lain tidak perlu selesai.”
“Masyarakat di sana sejak kemerdekaan belum pernah ada jalan.”
Di dalam percakapan itu, sosok yang mengaku bernama Leo tersebut juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspirasi dari Tgk Muharuddin, Anggota DPRA.
Pengakuan itu semakin menguatkan keterangan yang sebelumnya dihimpun awak media http://Kompas1.Net dari lapangan, bahwa kegiatan tersebut disebut-sebut bersumber dari aspirasi / pokok pikiran Tgk Muharuddin.
Setelah menyampaikan hal tersebut, sambungan telepon kemudian terputus dan komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan lapangan, rincian volume pekerjaan, maupun penjelasan teknis atas kondisi jalan yang masih tanah, ditumbuhi rumput, dan tergenang air tersebut.
Awak media ini menilai, sikap tersebut sangat disayangkan. Padahal, konfirmasi adalah ruang yang diberikan kepada pihak pelaksana untuk menjelaskan duduk perkara secara berimbang, sebelum berita diterbitkan. Penolakan untuk memberikan klarifikasi tidak menghilangkan hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran APBA sebesar Rp 4.670.704.650 tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak pelaksana, pengawas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Tgk Muharuddin, maupun pihak terkait lainnya, dan akan memuatnya secara proporsional pada berita lanjutan jika sudah ada jawaban resmi.
Penulis: Ardi, Jurnalis
Editor: KA Perwil Aceh






