PEKANBARU, Kompas1.Net – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau (BEM Se-Riau) menyoroti keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
BEM Se-Riau memandang bahwa keputusan ini merupakan langkah besar dalam penataan kembali kawasan hutan di Riau. Namun, kebijakan sebesar ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa luas kawasan yang berhasil diambil alih negara, melainkan juga harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, memulihkan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan ekonomi daerah.
BEM: Hormati Penegakan Hukum, Tapi Jangan Lupakan Nasib Masyarakat
Koordinator Pusat BEM Se-Riau, Teguh Wardana, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempertentangkan kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Pada prinsipnya, kami menghormati kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan menertibkan kawasan hutan. Jika terdapat pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan, tentu harus ada pertanggungjawaban. Namun, pemerintah juga tidak boleh berhenti pada tindakan pencabutan izin dan penguasaan kembali kawasan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana nasib masyarakat setelah kebijakan ini diberlakukan? Siapa yang menjamin keberlanjutan ekonomi mereka? Dan apa yang akan dilakukan negara terhadap kawasan yang telah diambil alih tersebut?” tegas Teguh.
- Penertiban Harus Pulihkan Lingkungan, Bukan Sekadar Cabut Izin
Berdasarkan keterangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan PBPH PT RAPP, di antaranya perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyampaikan adanya persoalan kebakaran lahan gambut berulang dan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
BEM Se-Riau meminta agar pemerintah membuka secara transparan hasil pemeriksaan, bukti pelanggaran, peta kawasan, serta rencana pemulihan lingkungan. Perusahaan juga harus memenuhi seluruh kewajiban pemulihan dan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi akhir dari hubungan administratif antara pemerintah dan perusahaan, sementara kerusakan ekologis yang telah terjadi tidak mendapatkan penyelesaian yang konkret.
Nasib 41 Ribu Pekerja dan UMKM Jangan Dikorbankan
BEM Se-Riau juga memberikan perhatian serius terhadap potensi dampak sosial-ekonomi dari pencabutan izin PT RAPP.
Dalam pernyataan resminya pada 20 November 2026, PT RAPP bersama Grup APRIL menyampaikan bahwa kegiatan usahanya mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.
Perusahaan juga mengutip studi dampak ekonomi sebelumnya yang memperkirakan aktivitas grup tersebut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 secara nasional.
BEM Se-Riau menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan perusahaan dan masih membutuhkan verifikasi independen. Namun, besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini berpotensi meluas hingga ke sektor tenaga kerja, kontraktor, transportasi, pemasok, UMKM, serta masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas industri.
Pemerintah harus memberikan kepastian mengenai perlindungan hak dan keberlanjutan pekerjaan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, keberlanjutan usaha kontraktor dan pemasok lokal, serta dampak terhadap UMKM dan masyarakat yang selama ini bergantung pada rantai ekonomi perusahaan.
“Jangan sampai persoalan antara pemerintah dan korporasi justru dibayar mahal oleh pekerja dan masyarakat kecil. Mereka tidak boleh menjadi korban dari persoalan tata kelola perizinan yang bukan berada dalam kendali mereka. Negara harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan, tetapi hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” ujar Teguh Wardana.
- Ekonomi Riau Jangan Sampai Guncang Tanpa Antisipasi
PT RAPP merupakan salah satu entitas industri yang telah beroperasi di Riau selama lebih dari tiga dekade. Aktivitas industrinya memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Pelalawan, khususnya Pangkalan Kerinci.
Perusahaan menyampaikan bahwa kontribusinya terhadap PDRB Riau diperkirakan mencapai lebih dari Rp350 triliun sepanjang periode 2016-2025. Perusahaan juga menyampaikan investasi sekitar Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat selama sepuluh tahun terakhir.
BEM Se-Riau berpandangan, data tersebut perlu diuji melalui metodologi penghitungan yang transparan, termasuk membedakan kontribusi ekonomi langsung, tidak langsung, dan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap dampak pencabutan PBPH terhadap perekonomian Riau, khususnya Kabupaten Pelalawan. Pemerintah harus menjelaskan apakah penghentian aktivitas di seluruh areal PBPH akan memengaruhi rantai pasok industri, penerimaan daerah, aktivitas perdagangan, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Namun, BEM Se-Riau juga mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap satu aktivitas industri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan lingkungan maupun penegakan hukum. Justru momentum ini harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membangun model ekonomi daerah yang lebih beragam, berkelanjutan, dan tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling rentan ketika terjadi perubahan kebijakan.
4. Lima Tuntutan BEM Se-Riau ke Pemerintah
Atas persoalan tersebut, BEM Se-Riau menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah:
- Mendesak Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH membuka secara transparan seluruh dasar hukum, hasil pemeriksaan, serta dokumen yang menjadi landasan pencabutan PBPH PT RAPP.
- Meminta pemerintah melakukan audit independen terhadap dampak lingkungan di seluruh areal kerja PT RAPP yang izinnya dicabut.
- Mendesak pemerintah memberikan kepastian perlindungan tenaga kerja, kontraktor, pemasok lokal, UMKM, dan masyarakat yang terdampak kebijakan penghentian aktivitas.
- Mendesak pemerintah menyampaikan peta jalan pengelolaan kembali kawasan seluas 338.536 hektare, termasuk pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengawasan kawasan.
- Meminta pemerintah memastikan tidak terjadi pengabaian hak masyarakat adat, masyarakat lokal, serta potensi konflik agraria dalam proses penguasaan kembali kawasan.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya dilibatkan dalam narasi keberhasilan penertiban, tetapi dilupakan ketika harus menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut,” ujar Teguh.
“Jangan sampai negara berhasil mengambil kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan, tetapi gagal memastikan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Kami ingin melihat hutan yang kembali terjaga, pekerja yang tetap terlindungi, masyarakat yang mendapatkan kepastian, dan ekonomi daerah yang tetap tumbuh. Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan, bukan menciptakan persoalan baru bagi rakyat,” tutup Teguh Wardana.
Sumber: Rilis Resmi BEM Se-Riau






