JAKARTA, Kompas 1 Net – Kornelius Lature, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) bergabung menjadi Pemohon IV dalam Permohonan Nomor 400/PUU-XXIV/2026.
Dia bersama para Pemohon sebelumnya yakni Ariyanto Zalukhu (Pemohon I), Hana Sybil Vania Mendrofa (Pemohon II), dan Berlian Suryo Putra Hia (Pemohon III) menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“Sebelumnya tiga orang menjadi empat orang,” ujar Niatman Aperli Gea selaku kuasa hukum para Pemohon dalam Sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Mereka menambahkan batu uji atau pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian permohonan ini yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E.
Menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf r tidak memberikan kejelasan mengenai standar pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan sehingga tidak menjamin kepastian hukum yang adil serta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Mereka berpandangan persoalan mengenai pemenuhan dan verifikasi persyaratan pendidikan calon dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dapat berpotensi kembali terjadi pada pemilu mendatang apabila tidak terdapat kejelasan norma mengenai kewajiban verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Karena itu, para Pemohon menginginkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu harus dimaknai sebagai kewajiban verifikasi faktual guna menjamin kepastian hukum, penerapan persyaratan pencalonan secara objektif, serta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu menyatakan, “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”
Para Pemohon mengatakan persoalan konstitusional dalam permohonan ini terletak pada kata “tamat” dan frasa “atau sekolah lain yang sederajat” karena belum tegas mengatur standar pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan yang dimaksud Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Permohonan ini salah satunya berangkat dari fakta persidangan dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menunjukkan adanya persoalan mengenai verifikasi persyaratan pendidikan cawapres.
Mantan Ketua KPU RI yang menjabat pada periode Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2024 menerangkan bahwa “verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dilakukan karena tidak terdapat keraguan maupun pengaduan masyarakat, serta dokumen serupa pernah digunakan dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020”.
Fakta tersebut menunjukkan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen dalam perkara itu memperlihatkan pentingnya standar verifikasi yang objektif dan tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya keraguan maupun pengaduan.
Para Pemohon dalam petitumnya yang sudah diperbaiki itu memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah telah menamatkan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pemenuhan persyaratannya wajib dibuktikan dengan dokumen dan atau bukti pendukung yang menunjukkan bahwa calon telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.
Bagi calon yang menggunakan jalur pendidikan lain yang sederajat, wajib dibuktikan juga dengan pengakuan kesetaraan jenjang pendidikannya serta Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut untuk memastikan pengakuan kesetaraan pendidikan, keabsahan formal dokumen, dan kebenaran materiil penyelesaian pendidikan.
Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan anggotanya Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Enny mengatakan sidang permohonan ini akan dilaporkan kepada para hakim konstitusi lainnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Sumber : MKRI go.id






