INHU, Kompas 1.Net– Aksi penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan perkebunan dalam areal Penertiban Kawasan Hutan (PKH) eks PT Gandaerah Hendana di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, kembali terja Ironisnya, aksi yang diduga dilakukan secara berkelompok tersebut berlangsung di tengah upaya pengelola melakukan pemulihan dan perawatan kebun pasca penjarahan selama Agustus hingga Oktober 2026.
Peristiwa yang terjadi pada Ahad (15/11/2026) itu melibatkan belasan orang, sejumlah orang yang disebut bernama AWI, ANDI, dan COI berada dalam kelompok tersebut. Mereka disinyalir melakukan pengambilan TBS secara berulang di kebun yang saat ini dikelola CV Permata Linggo Jaya sebagai mitra PT Agrinas Palma Nusantara.
Situasi semakin memprihatinkan ketika kelompok tersebut diduga menggunakan senjata tajam dan menunjukkan sikap konfrontatif saat pekerja menyampaikan bahwa pengambilan hasil perkebunan tanpa hak dapat berimplikasi hukum pidana.
Bahkan, menurut keterangan pihak pengelola, sejumlah orang tersebut terkesan tidak gentar terhadap ancaman penegakan hukum. Kondisi yang terjadi menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja yang sedang menjalankan aktivitas operasional dan perawatan kebun.
Bukan sekadar mengambil buah sawit yang sudah matang, gerombolan tersebut juga menurunkan tandan buah sawit yang masih muda. Akibatnya, sejumlah pohon sawit mengalami kerusakan serius. Praktik memanen buah yang belum matang dinilai berpotensi merugikan pengelolaan kebun dalam jangka panjang serta mengganggu upaya peningkatan produktivitas tanaman.
Kepala Tim Operasional Perawatan Kebun CV Permata Linggo Jaya,l Mitra Agrinas Jamin Hutapea, di lapangan mengungkapkan, bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum melalui tim legal perusahaan, baik di tingkat Polsek Lirik maupun Polres Inhu.
”Sudah sekitar dua pekan ini kami fokus melakukan perawatan kebun, mulai dari pruning hingga pembersihan gawangan. Namun, ketika buah yang masih mentah ikut diturunkan, kondisi pohon mengalami kerusakan berat. Seperti yang kami temukan dalam kejadian hari ini,” ungkap Jamin Hutapea.
Menurutnya, aktivitas pengambilan TBS tanpa hak tidak hanya mengganggu kegiatan operasional, tetapi juga merusak proses pemeliharaan kebun yang sedang dibenahi oleh pengelola CV Permata Linggo Jaya sebagai Mitra Agrinas.
Sementara itu, tokoh adat Kabupaten Inhu, Marwan MR SH, menyayangkan aksi penjarahan oleh segerombolan orang yang kembali terjadi di kawasan perkebunan PKH eks PT Gandaerah Hendana dalam pengelolaan mitra Agrinas tersebut.
Marwan menilai, persoalan penjarahan TBS dalam kebun aset negara tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian hukum, keamanan pekerja, serta pengamanan aset negara yang pengelolaannya telah dipercayakan kepada mitra Agrinas.
”Penjarahan kebun yang menjadi bagian dari pengelolaan Agrinas sama saja berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kita berharap kepolisian segera melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat,” tegas Marwan.
Sebagai masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi hukum dan menghormati kearifan lokal, Marwan mengingatkan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Marwan juga meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah setempat hingga aparat keamanan, agar tidak menutup mata terhadap persoalan penjarahan TBS kebun dalam pengelolaan Agrinas.
”Ini menyangkut aset negara. Seluruh pemangku kepentingan di sekitar lokasi kebun harus segera merespons. Jangan sampai tindakan yang diduga dilakukan berulang kali ini terus berlangsung dan mengganggu pengelolaan kebun. Polisi harus hadir memberikan kepastian hukum,” ujar Marwan.
Marwan berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk dugaan penggunaan senjata tajam serta perusakan tanaman produktif.
Penegakan hukum yang tegas dan terukur diharapkan mampu menghentikan dugaan penjarahan sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja yang menjalankan tugas pengelolaan aset negara.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polsek Lirik, Polres Inhu, serta pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi, sesuai prinsip keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
