Proyek Jembatan Rp11,4 Miliar di Batang Tuaka Berujung Polemik, Kamis(12/11/2026)(Foto: Dok Mhd)
INHIL, KOMPAS 1.NET- Polemik muncul di tengah pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Junjangan pada ruas Sungai Raya dan Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Kamis (12/11/2026)
Masyarakat setempat mengeluhkan tingginya tarif penyeberangan alternatif menggunakan pompong atau pocai yang dipatok sebesar Rp10.000 untuk satu kali melintas.
Keluhan ini mencuat setelah akses jembatan lama dibongkar demi kelancaran konstruksi, sehingga memaksa warga bergantung sepenuhnya pada jalur transportasi air untuk beraktivitas sehari-hari.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp11.491.694.967,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.
Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Extrakarya Ubersukses dengan konsultan pengawas PT. Raissa Gemilang, serta memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal kontrak pada 31 Juli 2026.
Artinya, jika sesuai jadwal, jembatan yang menjadi urat nadi masyarakat Batang Tuaka ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.
Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, pihak perusahaan pelaksana proyek sebenarnya telah berupaya memberikan dana kompensasi sebesar Rp2.000.000 per bulan.
Dana tersebut dialokasikan untuk membantu meringankan biaya operasional penyeberangan warga selama proyek berjalan, agar warga tidak terbebani biaya menyeberang yang tinggi.
Namun, Kepala Desa setempat, Hariadi, diduga menolak menerima dana kompensasi tersebut. Alih-alih memanfaatkan subsidi dari kontraktor, pihak desa justru disebut lebih memilih mengoperasikan layanan penyeberangan pocai secara mandiri dengan memungut tarif Rp10.000 per sekali lintas kepada warga.
Hingga berita ini diterbitkan, alasan penolakan kompensasi tersebut belum diketahui secara resmi. awak Media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Hariadi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Kebijakan tarif Rp10.000 untuk sekali menyeberang ini menuai keberatan keras dari masyarakat. Warga menilai besaran biaya tersebut sangat mencekik ekonomi, terutama bagi pelajar, pekerja, dan petani yang harus melintas berulang kali dalam sehari untuk mengangkut hasil kebun maupun menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.
“Jika dalam sehari harus bolak-balik dua sampai tiga kali, warga sudah harus mengeluarkan Rp40.000 hingga Rp60.000 hanya untuk menyeberang. Ini sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi saat ini,” keluh salah seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan.
Warga juga menyebut, bagi keluarga yang memiliki anak sekolah di seberang sungai, beban biaya menyeberang menjadi bertambah berat setiap harinya. Belum lagi bagi petani yang harus membawa hasil panen, seperti kelapa, pinang, dan hasil kebun lainnya.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung jembatan dibangun. Tapi tolong pikirkan juga nasib kami selama jembatan dibongkar. Jangan sampai pembangunan justru menyengsarakan warga,” ujar warga lainnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP) Kabupaten Indragiri Hilir, serta pihak Kecamatan Batang Tuaka untuk segera turun tangan memediasi persoalan ini.
Warga berharap ada solusi akses penyeberangan yang layak, aman, dan terjangkau hingga jembatan selesai dibangun. Misalnya, penyediaan penyeberangan gratis yang disubsidi dari dana kompensasi kontraktor, atau penetapan tarif yang wajar dan disepakati bersama.
“Kami minta pemerintah hadir. Jangan biarkan warga berjuang sendiri. Kalau memang ada dana kompensasi dari kontraktor, harusnya itu dipakai untuk meringankan warga, bukan malah ditolak,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Desa setempat, Hariadi, serta pihak kontraktor pelaksana CV. Extrakarya Ubersukses dan Dinas PUTRPKP Inhil guna meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait duduk perkara penolakan kompensasi serta penetapan tarif penyeberangan tersebut.
Masyarakat berharap, persoalan ini dapat segera diselesaikan secara musyawarah agar pembangunan Jembatan Sungai Junjangan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi warga. (Mhd)
Redaksi, Kompas1.Net, menerapkan prinsip keberimbangan berita (_cover both sides_) dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
