PEKANBARU, Kompas 1.Net – Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu Peduli Riau (FMA-BPR) secara resmi menghantarkan surat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait sejumlah persoalan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Rabu (12/11/2026).
Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil kajian FMA-BPR terhadap sejumlah persoalan pengelolaan pendapatan daerah dan dokumen pemeriksaan yang menjadi bahan kajian, terdapat berbagai catatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan.
7 Sektor yang Disoroti FMA-BPR
FMA-BPR menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari potensi kekurangan penerimaan pajak reklame, BPHTB dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pengelolaan retribusi parkir, retribusi pasar, persampahan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
1. Retribusi Parkir – Paling Besar
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah pengelolaan retribusi parkir. Dalam kajian yang dilakukan FMA-BPR, terdapat potensi selisih pendapatan parkir berdasarkan perbandingan kontrak kerja sama dengan kajian potensi berdasarkan volume kendaraan sebesar Rp23.354.233.717,40 per tahun. Sementara itu, berdasarkan perhitungan Satuan Ruang Parkir (SRP), terdapat potensi selisih sebesar Rp206.273.138.717,41 per tahun.
Selain itu, FMA-BPR juga menyoroti adanya kekurangan pembayaran atas kontrak kerja sama yang sudah tidak berlaku, tetapi pemungutannya disebut masih dilakukan, dengan nilai sebesar Rp114.781.625,00. Terdapat pula dana jaminan deposit dari 29 pengelola parkir aktif di zona dua dan tiga yang menurut dokumen kajian belum diserahkan sebesar Rp1.182.372.625,00.
2. Pajak Reklame
FMA-BPR mencatat potensi kekurangan penerimaan berdasarkan perhitungan kontrak reklame sebesar Rp2.084.267.809,58, kekurangan penerimaan pajak reklame pada SPBU sebesar Rp399.312.333,00, serta potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp2.425.355.315,00 atas 208 objek reklame yang belum ditetapkan.
3. BPHTB PTSL
Di sektor BPHTB, FMA-BPR mempertanyakan belum diterimanya potensi pendapatan dari program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN Kota Pekanbaru dengan nilai minimal Rp17.855.341.962,50.
4. PBJT
Sementara itu, pada sektor PBJT, terdapat potensi pendapatan sebesar Rp13.938.225.017,00 dan potensi denda minimal Rp485.449.179,83 yang dinilai belum diterima dan dimanfaatkan secara optimal.
5. Retribusi Lainnya
Sektor Potensi Kekurangan
Retribusi Pelayanan Pasar Rp73.866.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan Rp298.037.400,00
Retribusi PBG Rp1.040.134.796,00
Berbagai catatan tersebut dinilai perlu mendapatkan penelusuran lebih lanjut. FMA-BPR memandang bahwa persoalan pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan administratif, melainkan harus mendapatkan kejelasan melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.
Kata Koordinator FMA-BPR
Koordinator Umum FMA-BPR, Joko Sisworo Pakis menegaskan bahwa persoalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan.
“Persoalan ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut hak masyarakat dan sumber pendapatan daerah yang seharusnya dikelola secara maksimal. Kami melihat terdapat sejumlah indikasi dan potensi selisih penerimaan yang harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi tumpukan dokumen pemeriksaan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kami meminta Kejati Riau hadir untuk memastikan seluruh persoalan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional,” tegas Joko Sisworo Pakis.
Sementara itu, Koordinator Lapangan FMA-BPR, Raihan Mauliddin, menyampaikan bahwa penyerahan surat kepada Kejati Riau merupakan langkah awal dari upaya pengawalan terhadap tata kelola pendapatan daerah Kota Pekanbaru.
“Kami datang bukan membawa tuduhan tanpa dasar, tetapi membawa sejumlah data dan hasil kajian yang menurut kami perlu diuji dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Ketika terdapat potensi selisih penerimaan parkir hingga ratusan miliar rupiah, persoalan pajak reklame, BPHTB, PBJT, dan berbagai retribusi lainnya, maka publik berhak mendapatkan penjelasan. Jangan sampai potensi pendapatan daerah yang seharusnya masuk ke kas daerah justru tidak dikelola sebagaimana mestinya. Kami ingin ada pemeriksaan yang serius dan kejelasan pertanggungjawaban,” ungkap Raihan Mauliddin.
Lebih lanjut, Jenderal Lapangan FMA-BPR, Glen Mahardika Siregar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak ingin penyampaian surat kepada aparat penegak hukum hanya menjadi kegiatan seremonial.
“Penyerahan surat hari ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kami akan melihat bagaimana respons dan langkah konkret Kejati Riau dalam menindaklanjuti persoalan ini. Kami ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan pengelolaan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat justru dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas Glen Mahardika Siregar.
Ketiga pimpinan FMA-BPR tersebut menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap potensi penyimpangan harus ditelusuri secara objektif dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
FMA-BPR menegaskan bahwa langkah penyampaian surat kepada Kejati Riau bukanlah bentuk tuduhan terhadap individu maupun institusi tertentu, melainkan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Bagi kami, PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat hak masyarakat, kepentingan pembangunan, dan masa depan pelayanan publik Kota Pekanbaru,” tutup FMA-BPR.
Sumber: Rilis FMA-BPR
