TANGERANG SELATAN, Kompas 1 Net – Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI yang dipimpin Yasonna Laoly menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Guru Besar FISIP UIN Jakarta Prof. Dr. Bakir Ikhsan, M.Si., Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., serta peneliti Yohan Wahyu Irianto. Ketiganya membahas tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”.
FGD tersebut diikuti anggota Badan Pengkajian MPR RI, yakni I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan (Fraksi PDI Perjuangan), Guntur Sasono (Fraksi Partai Demokrat), Denty Eka Widi Pratiwi (Kelompok DPD RI), Andreas Hugo Pareira (Fraksi PDI Perjuangan), Endang S. Thohari (Fraksi Partai Gerindra), Heri Gunawan (Fraksi Partai Gerindra), dan Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan).
KPU: Pemilu Mahal, Rumit, dan Memakan Korban Jiwa
Dalam paparannya, Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah memperoleh banyak pelajaran berharga dari penyelenggaraan 13 kali pemilihan umum. Salah satu pelajaran tersebut adalah bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia semakin rumit, melelahkan, dan mahal. Bahkan, penyelenggaraan pemilu kerap memakan korban jiwa dari kalangan petugas.
Menurut Yulianto, salah satu faktor yang membuat pemilu di Indonesia terasa rumit dan melelahkan adalah peraturan pemilu yang kerap berubah menyesuaikan hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan tersebut bahkan dapat terjadi ketika tahapan pemilu sudah berjalan atau hampir selesai.
“Karena itu, ketika kami diundang Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum membahas perubahan UU Pemilu, kami sampaikan agar ke depan, putusan judicial review MK itu diberlakukan pada pemilu berikutnya,” kata Yulianto.
KPU Dorong Sistem Pemilu Lebih Transparan
Menanggapi persoalan dugaan perubahan hasil suara setelah keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Yulianto mengatakan bahwa sistem penghitungan suara telah dirancang sedemikian rupa agar transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak.
“Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa diakses dengan mudah karena sengaja dibuat agar transparan. Bahkan, kami juga menyediakan sarana pengaduan jika diduga ada kekeliruan yang terjadi. Intinya, KPU terus mengusahakan agar pemilu semakin mudah dan nyaman bagi semua,” ujar Yulianto.
Demokrasi Pancasila Masih Hadapi Persoalan
Sementara itu, Prof. Dr. Bakir Ikhsan, M.Si., dalam paparannya mengatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip substantif bagi bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah bersepakat menjalankan demokrasi. Bahkan, seluruh rezim yang pernah berkuasa memperoleh kekuasaan melalui mekanisme demokrasi.
Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat menjadi basis bagi seluruh sila. Misalnya, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kedaulatan rakyat tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang berada di tangan rakyat dengan tetap berpijak pada nilai etis dan moral ketuhanan.
Namun, menurut Bakir, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila masih perlu terus disempurnakan. Sebab, dalam praktiknya, sistem tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, baik pada tataran norma maupun pelaksanaannya.
“Permasalahan menyangkut norma, misalnya, mengapa tiap lima tahun selalu ada pembahasan tentang perubahan UU Pemilu. Sementara di tataran praktik, persoalannya tidak lebih kecil. Maraknya politik uang hanya salah satunya,” kata Bakir.
Sumber: MPR RI
