JAKARTA, Kompas1.Net — Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun tidak akan berarti tanpa peningkatan kapasitas guru yang mendampingi anak setiap hari.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kualitas guru PAUD jadi penentu utama apakah kebijakan tersebut benar-benar meletakkan fondasi pendidikan dan karakter atau hanya tambah angka partisipasi tanpa makna.
“Penguatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran di PAUD harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Perluasan akses tanpa guru yang mumpuni hanya akan menghasilkan fondasi yang rapuh,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).
Hampir Setengah Guru PAUD Belum Sarjana
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ungkap tantangan mendesak. Dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal di seluruh Indonesia, hampir setengahnya belum bergelar sarjana (S1/D4).
Angka itu jelaskan mengapa peningkatan kualifikasi jadi pekerjaan rumah besar di tengah target pemerintah perluas layanan prasekolah satu tahun sebelum SD. Hal tersebut juga diiringi peningkatan bantuan revitalisasi dari 1.355 TK pada 2025 menjadi 13.831 TK pada 2026.
Rerie, sapaan akrab Lestari, soroti bahwa kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas stimulasi yang diterima anak.
Ia merujuk pada masa emas perkembangan otak yang berlangsung sebelum usia enam tahun. “Jika guru yang mendampingi anak setiap hari tidak memiliki kompetensi pedagogis yang memadai, momen emas itu bisa hilang. Ini bukan sekadar soal ijazah, tetapi soal kemampuan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan anak,” ujarnya.
RPL Harus Fokus Praktik Bukan Formalitas
Kemendikdasmen tekankan prinsip bermain sambil belajar. Lestari dorong agar peningkatan kualifikasi guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang dialokasikan bagi 12.500 guru pada 2025 dan direncanakan meningkat menjadi 150.000 guru pada 2026, benar-benar diarahkan pada penguatan praktik pembelajaran yang berpusat pada anak.
Menurutnya, program tersebut tidak boleh berhenti pada sekadar mengejar formalitas gelar.
Persoalan struktural lain yang hantui para pendidik PAUD adalah kesejahteraan. Data Dapodik Semester Genap 2025/2026 catat 509.359 pendidik PAUD yang melayani 6.230.051 peserta didik. Namun kesejahteraan guru PAUD, terutama di lembaga nonformal, masih jauh dari layak.
“Kesejahteraan dan kapasitas guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan hanya prioritas retorika,” tegas Rerie.
Anggaran PAUD di Bawah 2 Persen
Anggota Komisi X DPR RI ini juga catat persoalan anggaran. Riset BRIN tunjukkan alokasi PAUD masih di bawah 2% dari total anggaran pendidikan nasional, jauh dari rekomendasi global sebesar 10%.
Kondisi itu diperparah pos anggaran PAUD yang tidak mandiri di daerah sehingga layanan bergantung pada variasi politik anggaran lokal.
Rerie nilai kesenjangan akses tidak hanya disebabkan faktor ekonomi keluarga, tetapi juga keterbatasan jumlah guru berkualitas di daerah terpencil.
“Pemerataan guru PAUD yang terlatih harus menjadi bagian dari strategi perluasan akses. Jangan sampai anak di pelosok hanya mendapatkan layanan PAUD secara formalitas tanpa pengajaran yang bermakna,” ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu desak pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk pastikan setiap rupiah yang dialokasikan bagi revitalisasi TK dan bantuan pendidikan diimbangi investasi pada kompetensi guru.
“Fondasi pendidikan dan karakter bangsa ini dimulai dari ruang kelas PAUD. Di sanalah kita menanam benih Indonesia Emas 2045, atau justru membiarkannya tumbuh tanpa akar yang kuat,” pungkas Rerie.
Sumber: MPR RI, 29/10/2026
Penulis: ZURFAMI
