Foto: Ketua Komisi II DPRD Inhu Arsyadi SH kecewa RDP dengan BPKAD batal karena OPD Pemkab Inhu tak hadir
RENGAT, KOMPAS1.NET – Pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dibuat kecewa berat. Rapat penting terkait keuangan daerah batal digelar karena ketidakhadiran pihak pemerintah daerah.
Undangan resmi telah dilayangkan oleh Pimpinan DPRD Inhu kepada Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat, Pimpinan Rapat Anggota Komisi II DPRD Kab. Inhu, Pimpinan Komisi I, III dan IV DPRD Kab. Inhu, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Inhu.
Melalui surat undangan tersebut, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mengundang untuk dapat hadir pada:
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Kebijakan Penggunaan Keuangan Daerah.
Ketua Komisi II Arsyadi, S.H. mengatakan kepada awak media, sangat disayangkan, rapat tersebut terpaksa ditunda. Pasalnya pihak dari perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu satu pun tidak hadir di ruangan rapat. Senin 12/10/2026.
“Dengan alasan masih ada kesibukan lain, padahal undangan sudah kita buat dari minggu kemarin dan sampai dua kali undangan,” ujar Arsyadi dengan nada kecewa.
Pantauan di lokasi, kursi-kursi di Ruangan Rapat Banmus/Banggar Kantor di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tampak kosong. Hanya anggota Komisi II, III, dan IV DPRD Inhu yang hadir dan menunggu cukup lama, namun hingga waktu yang ditentukan, Kepala BPKAD maupun perwakilan tidak menunjukkan batang hidungnya.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari kalangan legislatif.
Ketua Komisi II yang memimpin rapat, Arsyadi, S.H., menyayangkan ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, RDP ini sangat penting untuk membahas transparansi dan kebijakan penggunaan keuangan daerah yang menyangkut hajat hidup masyarakat Inhu.
“Undangan sudah resmi kita sampaikan. Ini rapat resmi lembaga. Tapi satu pun OPD tidak hadir tanpa keterangan jelas. Ini bentuk tidak menghargai lembaga DPRD sebagai mitra kerja pemerintah,” tegas Arsyadi.
Pihaknya akan menjadwalkan ulang RDP tersebut dan meminta agar Bupati Inhu mengevaluasi kinerja OPD terkait, khususnya BPKAD Inhu.
DPRD Inhu menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan keuangan daerah demi memastikan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel untuk masyarakat Indragiri Hulu.
