Jakarta, Kompas 1 net– Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak Polri mengusut tuntas dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi. Uang itu diduga untuk menggeser titik demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR Senayan.
Dugaan tersebut diungkap mantan Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin.
“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Abdullah, Rabu (24/6/2026).
Politisi PKB yang akrab disapa Abduh itu yakin Polri punya mekanisme pengawasan internal untuk mengusut secara profesional. Ia meminta pengungkapan tidak berhenti pada pelaksana lapangan, tapi menyentuh aktor intelektual di baliknya.
“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik,” tegasnya.
Abduh menilai penggeseran titik demo berpotensi menimbulkan persepsi upaya mempertentangkan Presiden dengan DPR. Hal itu dapat mengganggu _checks and balances_ dan menyesatkan publik.
“Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan mahasiswa tetap terjaga,” ujarnya.
Komisi III siap membantu lewat fungsi pengawasan, termasuk meminta penjelasan Polri dan BEM FH UBK bila diperlukan.
“Ini sejalan dengan fungsi pengawasan DPR sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mahasiswa, Polri, dan DPR sebagai institusi demokrasi,” kata anggota Baleg DPR itu.
Sumber: http://dpr.go.id, 24 Juni 2026
