JAKARTA, Kompas 1 net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan sejumlah pihak terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Timur.
Usai menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, beserta ajudan dan orang kepercayaannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari di Semarang, tim penyidik KPK kini membawa 11 orang lainnya dari Pekalongan menuju Jakarta.
Rombongan yang disebut sebagai kloter kedua ini dibawa menggunakan bus menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, guna menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa 11 orang yang diamankan tersebut terdiri dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.
“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pekalongan,” kata Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026) malam.
Diketahui, sosok Sekda Pemkab Pekalongan yang turut diamankan tersebut adalah Mohammad Yulian Akbar. Budi menjelaskan bahwa keterangan dari pihak-pihak yang dibawa ke Jakarta sangat dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan tim penyidik selama tahap penyelidikan tertutup.
Lebih lanjut, ia menerangkan dugaan tindak pidana korupsi yang membelit Pemkab Pekalongan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” jelas Budi.
Secara spesifik, Budi menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan. Hal inilah yang menjadi alasan KPK turut mengamankan sejumlah pejabat dinas malam ini.
“Oleh karena itu, pihak-pihak yang malam ini dibawa ke Jakarta juga ada dari unsur dinas di Pemkab Pekalongan,” ujarnya.
Sejalan dengan pemeriksaan yang dilakukan di Jakarta, KPK juga langsung mengambil langkah tegas dengan menyegel sembilan ruangan vital di kompleks Pemkab Pekalongan untuk mencegah hilangnya barang bukti.
Ruangan-ruangan yang kini telah dipasangi stiker pembatas bertuliskan “Masih dalam pengawasan KPK” tersebut antara lain:
Ruang Kerja Bupati Pekalongan
Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU dan Taru)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Bagian Umum Pemkab Pekalongan
Bagian Perekonomian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim)
KPK kini memiliki batas waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Fadia Arafiq dan pihak-pihak lain yang diamankan, termasuk merinci proyek mana saja yang menjadi bancakan para terduga pelaku korupsi ini.
Sumber: Berita ini dikutip dari laman media Tribunnews.com.
