Pekanbaru, Kompas 1 net – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau menyampaikan apresiasi sekaligus penghormatan kepada Kapolda Riau dan Danrem Wira Bima atas respons cepat dan perhatian serius terhadap dinamika yang terjadi di wilayah masyarakat adat Tambusai. Sikap tegas aparat dinilai sebagai representasi nyata kehadiran negara dalam menjaga wibawa hukum dan melindungi hak-hak rakyat.
Ketua AMA Riau, Dt. Heri Ismanto, S.Th.I, menegaskan bahwa tindakan cepat tersebut bukan hanya meredam potensi konflik, tetapi juga memperlihatkan komitmen kuat aparat dalam memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah.
“Kami melihat ini sebagai langkah strategis untuk memastikan tidak ada ruang bagi tindakan di luar hukum,” tegasnya.
AMA menegaskan bahwa Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Tambusai adalah payung resmi masyarakat adat di Luhak Tambusai yang memiliki legitimasi sosial dan kultural. Oleh karena itu, setiap pihak wajib menghormati eksistensi lembaga adat sebagai mitra strategis dalam menjaga tatanan masyarakat.
Dalam pernyataannya, AMA juga menegaskan komitmen kuat untuk berdiri di garis depan dalam menjaga kepastian hukum, khususnya terhadap berbagai tindakan yang tidak tunduk pada aturan perundang-undangan. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pengelolaan kebun sawit eks Torganda oleh PT. Agrinas Palma Nusantara sebagai pelaksana mandat negara, agar seluruh proses berjalan transparan, tertib, dan berkeadilan.
Lebih jauh, AMA mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar semakin kokoh dalam menata kehidupan masyarakat adat, terutama di Tambusai. Kepemimpinan daerah yang kuat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas sosial serta perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat adat.
“Tidak boleh ada kekuatan yang berjalan di luar rel hukum. Negara harus menjadi panglima, dan keadilan harus dirasakan hingga ke akar masyarakat adat,” lanjut Dt. Heri.
AMA Riau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban serta mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Stabilitas daerah, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila semua pihak menempatkan hukum di atas kepentingan apa pun.
Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga adat, AMA optimistis Kabupaten Rokan Hulu akan tetap berdiri sebagai wilayah yang berdaulat secara hukum, kuat secara adat, dan adil bagi seluruh masyarakatnya.
Editor: Redaksi
