Example floating
Example floating
Parlemen

Sampaikan Aspirasi MBG ke Komisi IX DPR RI Dr Maharani, Guru : ” Tempe ke Tempe, Tahu ke Tahu, Kami yang Gemuk”

113
×

Sampaikan Aspirasi MBG ke Komisi IX DPR RI Dr Maharani, Guru : ” Tempe ke Tempe, Tahu ke Tahu, Kami yang Gemuk”

Sebarkan artikel ini

Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Nasional Robby A Iskandar S, S.T, M.T. bersama Boy dan Dr Maharani MM/ Foto

ROHIL, Kompas 1 net – Anggota Komisi IX DPR RI Dr Maharani MM, melakukan reses di Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kamis 16 Oktober 2025. Pukul 13: WIB.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dr Maharani kali ini didampingi Tim dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Nasional Robby A Iskandar S, S.T, M.T. Dihadiri kurang lebih 3 ratusan masyarakat, Turut hadir pula Pengelola SPPG ( Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bernama Boy.

Suasana menarik terjadi dalam sesi tanya-jawab, sebab salah seorang guru bernama Nurjanah menyampaikan keluhannya terkait MBG ( Makanan Bergizi Gratis). Guru SD ini penasaran dengan menu MBG, Ianya menyatakan yang sering diterimanya adalah menu goreng tahu dan goreng tempe. Hingga menurutnya anak- anak didiknya kurang berminat, akibatnya MBG berlebih atau tidak dimakan.

“Sebenarnya bagaimana mana pengaturan menu MBG, Kami ingin menyampaikan bahwa, yang sering kami terima secara berturut-turut adalah goreng tempe ke tempe, tahu ke tahu, jadi anak didik kami tidak berselera makan dan akibatnya berlebihan sehingga kami makan, dan akhirnya kami yang gemuk, badan saya sendiri sudah naik 3 ton” ujarnya sabil bercanda tapi memancing tawa para undangan.

Menjawab pertanyaan ini, Robby A Iskandar spontan mempersilahkan Boy untuk berdiri dan menyampaikan agar memperhatikan menu yang dibuatkan SPPG nya,” Supaya pak Boy sampaikan kepada bagian menu, supaya menunya diperhatikan, setuju kan buk…? Tanyanya kepada Dr Maharani MM,”dan Dr Maharani menjawab, “setuju”.

Tidak hanya Guru SD bernama Nurjanah, beberapa guru dan bidan Posyandu juga menyampaikan keluhan, diantaranya sekolah swasta yang belum mendapatkan MBG, pihak posyandu yang belum mendapatkan pangan gizi sehat untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Untuk pertanyaan ini direspon oleh Dr Maharani, bahwa akan dipersiapkan.

Komisi IX DPR RI menegaskan pihaknya tetap mengawasi berjalannya MBG 

Sementara itu sebelumnya, Dr Maharani MM sendiri dalam pemaparannya menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan gizi dalam rangka menyehatkan generasi Indonesia dimasa depan dan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. .

MBG ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu dan anak, dimana dahulu sering kita dengar ada stunting dan MBG ini adalah upaya agar tidak terjadi stunting lagi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak anak generasi penerus bangsa Indonesia. Ini juga upaya Presiden dalam menuju Indonesia emas tahun 2045,” Ujarnya.

Dr Maharani menambahkan, bahwa selain bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada anak sekolah, program MBG juga memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat, Menurutnya mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pedagang.

Program MBG ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana bagi ibu-ibu yang ingin bekerja memasak di dapur SPPG, dan bagi pedagang sayur sayuran dan peternak ayam dapat menjualnya kesana,” kata Dr Maharani lagi.

Dr Maharani MM menyatakan bahwa pihaknya komisi IX DPR RI, akan terus mengawasi berjalannya program MBG bersama dengan badan gizi dan BPOM, agar tetap sehat, sementara menyinggung tentang terjadinya kerancuan MBG, Dr Maharani menjelaskan disebabkan pelaksanaan yang tidak mengikuti SOP dan tata kelola nya.

Kami komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi berjalannya program MBG ini bersama dengan Badan Gizi dan juga BPOM, terkait dengan kejadian keracunan MBG sebagaimana terjadi di daerah lain, bapak dan ibu tidak usah terpengaruh, itu disebabkan karena pelaksanaan nya diduga tidak sesuai dengan SOP dan tata kelolanya.

Yakinlah bahwa kami akan bekerja untuk itu dan semoga saja tidak terjadi di daerah kita ini,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan himbauan untuk menjaga kesehatan, Dr Maharani juga memberikan biskuit untuk balita dan ibu hamil, serta lanjut usia, kegiatan disudahi dengan foto-foto bersama dengan masyarakat terutama emak emak. 3 ratusan masyarakat diperkirakan menghadiri pertemuan dengan anggota DPR RI Dr Maharani MM.

 

Zurfami, melaporkan.

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta