Transaksional / Ilustrasi / Foto
Larantuka, Kompas 1 net–Dugaan praktik lobi politik mencuat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seorang pejabat disebut-sebut meminta seorang ASN bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Albert Sinuor, jika ingin menduduki jabatan penting pada salah satu Dinas.
Informasi ini disampaikan oleh seorang ASN yang meminta identitasnya disamarkan, dan dalam berita ini disebut sebagai Amo. Ia mengaku bahwa dirinya sempat diarahkan oleh seorang pejabat agar menemui Ketua DPRD Flotim jika ingin memperoleh posisi strategis di Dinas yang dituju.
“Saya diarahkan untuk bertemu Ketua DPRD, katanya itu ranah beliau, saya tidak bisa bicara lebih jauh,” ujar Amo menirukan ucapan pejabat tersebut kepada Busernet, Senin (21/4/2025).
Amo mengaku heran mengapa pengurusan jabatan harus melalui Ketua DPRD.
“Bukankah itu urusan Badan Kepegawaian Daerah, dan alurnya ke Sekda? Ada pansel dan mekanisme resmi sesuai aturan. Mengapa harus Ketua DPRD?” tanyanya heran.
Lebih jauh, ia menyayangkan adanya dugaan bahwa hampir semua jabatan penting di lingkungan Pemda diatur oleh pihak-pihak dari partai pengusung tertentu, terutama Partai NasDem.
“Apakah semua keputusan strategis kini harus lewat partai politik? Bagaimana masa depan Flores Timur jika jabatan bisa dinegosiasikan seperti ini?” katanya penuh keprihatinan.
Amo juga menyebut kabar tentang adanya “broker-broker politik” dari partai pengusung yang diduga telah membagikan proyek bahkan sebelum Pokja terbentuk resmi pada Jumat pekan lalu.
“Pekerjaan proyek katanya sudah diatur semua. Kami masih menunggu transparansi yang dulu dijanjikan Bupati Anton Doni saat kampanye maupun pidato perdananya,” ungkap Amo.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Albertus Sinuor, saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan pertemuan “empat mata” demi jabatan, hanya menjawab singkat:“Selamat tengari, ade,” tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Di tempat terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma, juga belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengaturan jabatan ASN.
Situasi ini menuai keresahan di kalangan pegawai dan masyarakat Flores Timur yang berharap reformasi birokrasi tidak hanya menjadi slogan, namun benar-benar diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Rita Senak, Kompas 1 net melaporkan
