Pekanbaru, Kompas 1 net – Kisruh dan tarik tarikan terjadi saat demo HMI, Aktivis Mahasiswa dan puluhan masyarakat Tarai Bangun Kampar di depan teras Kanwil BPN Riau. Senin 7 Juli 2025.
Hal itu akibat persyaratan masuk audiensi setelah orasi yang mengharuskan mengumpulkan Handphone.
“Maaf pak, untuk masuk ke dalam harap Handphone dikumpulkan, ” kata seorang staf perempuan yang sontak membuat para demonstran terkejut.
“Waaah, apa apaan ini. Kami masuk ke istana negara dan Mabes Polri aja gak ada pakai kumpul HP segala, ” ujar Miswan ketua LSM Korek Heran.
Kemudian sebagian peserta demo tampak emosi dan mencoba menerobos pagar betis Satpam. Lalu terjadi aksi tarik tarikan bahu didampingi Kasat Intel Polresta Pekanbaru.
“Macam lah gedung Kanwil BPN ini milik dia. Ini dari uang rakyat. Kami rakyat mau jumpa pemimpin kami. Tuan tuan didalam , keluarlah, jangan bikin syarat syarat aneh tak jelas, ” ucap pimpinan HMI Cabang Pekanbaru.
Rafiq, SP korlap aksi demonstrasi tak tahan dengan gejala aneh tersebut lalu menambahkan.
“Apa urgensinya Handphone kami di tahan. Kami ini mahasiswa kaum intelektual. Kami tak bawa senjata api masuk. Kalau banyak betul syarat kalian, makin curiga kami. Ada apa dengan BPN Riau ini? ” Pekik Rafiq di sambut hiruk pikuk peserta aksi.
Ditengah orasi, tokoh masyarakat Kampar Dr Elviriadi menyampaikan di depan pejabat Kanwil yang akhirnya keluar menemui demonstran.
“Tanah Mugiharjo itu di duduki orang. Dibuat surat surat Abal Abal. Akibatnya perumahan kami di Fajar Kualu Damai banjir. Jalan poros rusak. Kami takkan tinggal diam. Akan aku lawan, walau nyawaku taruhannya, ” teriak putra Meranti itu dengan suara menggelar.
Dalam pantauan kru media Kompas1.net di lokasi demo, terkonfirmasi warga Tarai Bangun resah setelah kepala Kantor Pertanahan Kampar mendamaikan kedua pihak yang mengklaim tanah milik Mugiharjo.
Warga juga keberatan pihak BPN Kampar tidak mengecek kebenaran data fisik dan data yuridis tanah sengketa. Melainkan langsung menerima dan menganggap surat Desa Kualu Dan SKGR sah sah saja. Hal ini memicu tudingan bahwa BPN Kampar berpihak ke Pengembang dan mengabaikan fakta fakta lapangan.
“Mereka kira bisa memberi justifikasi sesederhana itu. Kita rakyat Kampar ini tak sebodoh yang mereka sangkakan. Kita akan lapor ke Komisi II DPR RI yang ketua nya adik saya di organisasi KAHMI Nasional. Dan juga ke Inspektorat Jenderal yang mengawasi oknum BPN nakal. Insyaf lah kawan. Lemah kami argumentasimu. Akan kami lawan sampai dimana pun, ” pungkas ahli lingkungan yang seharian plontos demi hutan BPN.***
Kompas 1 net melaporkan
