Merangin Kompas 1 net – Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-51 tingkat Kabupaten Merangin yang diselenggarakan di di Desa Kibul, Kecamatan Tabir Barat, baru saja berakhir Sayangnya helat tersebut masih meninggalkan catatan pahit.
Pasalnya, di balik euforia kemenangan Kecamatan Tabir Barat sebagai juara umum dengan raihan nilai 353. Kegembiraan tersebut ternodai oleh permasalahan serius yang hingga kini belum terselesaikan.
Dikabarkan tunggakan pembayaran kepada penyedia jasa nasi bungkus sebanyak 2.640 bungkus yang telah disiapkan untuk kebutuhan di acara tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
Hal ini menjadi viral dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan MTQ yang seharusnya menjadi ajang suci dan penuh berkah tidak meninggalkan bekas buruk.
Dilansir dari Media Online Satukomdo.com bahwa, Ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memenuhi kewajibannya terhadap penyedia jasa ini merupakan bukti nyata ketidakseriusan dan kurang profesionalnya manajemen anggaran.
Pertanyaan pun muncul, apakah dana yang dialokasikan untuk MTQ telah dikelola dengan efisien dan efektif? Anehnya, anggaran untuk kembang api dan berbagai pernak-pernik acara lainnya tampaknya lancar terbayarkan.
Sementara kebutuhan pokok peserta seperti konsumsi justru diabaikan. Ini menunjukkan adanya prioritas yang salah dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap para penyedia jasa yang telah berjasa menyukseskan acara tersebut.
Kekecewaan dan keresahan yang dirasakan oleh penyedia jasa nasi bungkus bukan hanya masalah finansial semata, melainkan juga merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Merangin.
Bagaimana mungkin pemerintah yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab, justru lalai dalam memenuhi kewajibannya? Peristiwa ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera diperbaiki.
Kepercayaan publik yang telah lama dibangun terancam runtuh akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sederhana ini.
Tindakan tegas dan perbaikan sistem yang transparan harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ketidakmampuan membayar konsumsi peserta MTQ sementara anggaran untuk kembang api terpenuhi, merupakan bukti nyata adanya penyimpangan yang harus diusut tuntas.
Jhoni
