Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Foto : Dok/Alma
Jakarta, Kompas 1 net – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Perlu diketahui, momentum penyampaian pidato tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang memiliki makna simbolis untuk memperkuat optimisme dan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, ia menilai situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut negara hadir menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan rakyat.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah menargetkan ekonomi nasional yang stabil, tumbuh tinggi, dan inklusif, dengan APBN yang tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi dinamika global, mulai dari posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga disiplin fiskal yang terus terjaga.
Dirinya pun turut memaparkan sejumlah indikator fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen year on year (YoY), tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, inflasi April tahun 2026 berada pada level 2,42 persen YoY, sementara neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar pada bulan Maret 2026.
Selanjutnya, surplus perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut. Adapun cadangan devisa Indonesia pada April 2026 mencapai USD146,2 miliar atau setara dengan 5,8 bulan impor.
Dalam bidang fiskal, ucapnya, pemerintah menegaskan APBN akan terus dijaga melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkeadilan. “Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menerangkan pemerintah juga menyiapkan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi. Tidak hanya itu saja, APBN nantinya akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan publik dan program-program prioritas nasional, termasuk optimalisasi peran swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta sinergi Danantara dan APBN untuk pembiayaan investasi strategis.
Dalam kesempatan itu, dirinya turut memaparkan delapan klaster program kerja prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Terakhir, ia menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. “Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita,” pungkas Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi momentum penting untuk menegaskan arah RAPBN 2027 yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, baginya, KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 bukan hanya terkait rancang bangun APBN yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Puan.
Pun, dirinya meyakini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Menutup agenda, pungkasnya, kehadiran Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 sekaligus menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, terutama di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. (um)
Sumber : Parlementaria.
Editor. : Redaksi
