Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jakarta, Kompas 1 net – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pembiayaan yang hati-hati sebagai langkah strategis dalam mencapai target-target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
“(Pendapatan ini) tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik,” ujar Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
Selain itu, upaya peningkatan PNBP juga menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan di sisi pembiayaan, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8 persen. Rasio Gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.
Menutup pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas 2045. “Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menyejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tutupnya.
(BPMI Setpres)
