Pekanbaru, Kompas 1 net — Proyek rehabilitasi Gedung Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 diduga mengalami keterlambatan penyelesaian. Hingga Selasa (6/1/2026), aktivitas pekerjaan di lokasi masih terlihat berlangsung dan belum sepenuhnya rampung.
Padahal, berdasarkan plang proyek, pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Indah Karya Abadi tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender. Namun kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap jadwal kontrak, kualitas pengawasan, serta potensi konsekuensi administrasi maupun denda keterlambatan.
Pantauan di lokasi menunjukkan masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai, sementara tahun anggaran 2025 telah berakhir. Situasi ini memunculkan dugaan adanya pekerjaan yang melampaui masa kontrak, atau kemungkinan perpanjangan waktu (addendum) yang belum diketahui publik.
Ironisnya, proyek ini berada langsung di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, institusi yang semestinya menjadi contoh tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait:
* apakah proyek ini mengalami keterlambatan resmi,
* apakah telah diterbitkan addendum perpanjangan waktu,
* bagaimana mekanisme pengawasan konsultan,
* serta apakah denda keterlambatan (jika ada) telah atau akan diterapkan kepada penyedia jasa.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait akuntabilitas penggunaan APBD, terlebih proyek tersebut dibiayai dari uang rakyat. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru wajib memberikan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan yang lebih luas.
Transparansi dan penegakan aturan menjadi hal mutlak, agar praktik pengelolaan proyek pemerintah tidak terus meninggalkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Ade Bule Kompas 1 net melaporkan
