Jakarta, Kompas 1 net– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang beragendakan Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, sembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangannya diwakili oleh juru bicara masing-masing.
Pandangan fraksi ini diberikan setelah sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (20/05), Menkeu telah menyampaikan indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara itu, dari sisi APBN, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 12,14% hingga 12,36% dari PDB, belanja negara mencapai rentang antara 14,59% hingga 15,18% dari PDB, dan defisit diperkirakan pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB, dan rasio utang dalam batas yang manageable di kisaran 37,98% hingga 38,71% dari PDB.
Sedangkan pada target sasaran pembangunan, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 4,5% hingga 5,0%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 7% hingga 8%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,379 hingga 0,382, dan indeks modal manusia tahun 2025 ditargetkan sekitar 0,56. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 113 hingga 115 dan 104 hingga 105.
Dalam rapat paripurna, sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya terhadap KEM PPKF Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pandangan fraksi atas KEM PPKF tersebut akan diberikan tanggapan oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (04/06). (dj/al)
