Jakarta, Kompas 1 net – Sampai kapan sopir truk jadi kambing hitam dalam drama tahunan ODOL (Over Dimensi Over Load)? Penertiban yang hanya menyasar sopir tak akan menyelesaikan masalah. Sebab, yang memberi perintah dan mengambil keputusan justru tak tersentuh hukum.
Demo sopir bukan sekadar protes, tapi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka hanya menjalankan tugas, sementara pemilik barang, pemilik armada, dan karoseri tetap bebas menyusun strategi pelanggaran demi efisiensi semu. Truk-truk gemuk yang lahir dari keputusan bisnis keliru, tetap melenggang di jalanan.
Penegakan hukum tak boleh berhenti di jalan. Akar masalah ada di hulu—di tempat muat barang, kantor pemilik armada, dan bengkel karoseri. Tanpa menyasar titik-titik itu, ODOL akan terus hidup dan merusak: jalan hancur, kecelakaan meningkat, dan anggaran negara terkuras hingga puluhan triliun rupiah tiap tahun.
Pemerintah harus berani menata ulang sistem logistik: perbaiki tarif angkutan, lindungi sopir lewat regulasi upah dan jam kerja, dan dorong digitalisasi pengawasan seperti yang sudah diterapkan Korea Selatan dan Jepang.
Penegakan hukum yang adil bukan hanya soal menilang, tapi soal keberanian menyentuh para pengambil keputusan. Tanpa itu, ODOL hanya akan jadi luka lama yang terus dibalut janji, tapi tak pernah sembuh.***
Pemerhati Transportasi Muhammad Akbar
