Merangin, Jambi, Kompas 1 net — Pembangunan drainase tanpa papan informasi proyek di Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, kembali memantik pertanyaan publik. Bukan hanya soal transparansi anggaran, namun juga soal konsistensi Pemerintah k6elurahan dalam memilih pelaksana kegiatan.15 Desember 2025
Nama AK, yang disebut-sebut sebagai pemilik Ormas Masyarakat Merangin Mandiri, lagi lagi muncul sebagai pihak pelaksana sejumlah pekerjaan di Kelurahan Mampun pada tahun 2025. Padahal, berdasarkan penilaian dan keluhan sebagian warga, pekerjaan yang ditangani pihak yang sama pada tahun 2024 lalu dinilai tidak maksimal, bahkan disebut tidak beres dan tidak becus.
Namun anehnya, pada tahun anggaran 2025 ini, pihak yang sama justru kembali dipercaya mengerjakan beberapa titik proyek di kelurahan tersebut, termasuk pembangunan drainase yang kini menjadi sorotan karena tidak dilengkapi papan merek informasi proyek.
Sejumlah warga menilai kondisi ini menimbulkan kesan bahwa evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan tidak pernah benar-benar dilakukan, atau bahkan diabaikan sama sekali.
“Kalau tahun lalu saja pekerjaannya banyak dipertanyakan, kenapa sekarang masih dipakai lagi? Ini jadi tanda tanya besar bagi kami,” ujar salah seorang warga dengan nada menyindir.
Ketiadaan papan informasi proyek, ditambah dengan kembalinya AK sebagai pelaksana, membuat publik berspekulasi adanya dugaan kongkalikong antara pihak pelaksana dan pemerintah kelurahan.
Warga menilai, apabila proses penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka dan profesional, maka rekam jejak pekerjaan sebelumnya seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Kalau pelaksananya itu-itu saja, papan proyek juga tidak dipasang, wajar kalau masyarakat menduga ada permainan,” ungkap warga lainnya.
Sikap Kelurahan Mampun yang tetap menggunakan jasa Ormas Masyarakat Merangin Mandiri milik AK, meskipun sebelumnya menuai kritik, dinilai mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Padahal, setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib dipublikasikan secara terbuka, baik melalui papan informasi proyek maupun mekanisme pengawasan lainnya. Tanpa itu, masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengawasi apakah pekerjaan dilakukan sesuai anggaran dan spesifikasi.
Situasi ini juga memunculkan dugaan adanya pembiaran sistematis dari pihak kelurahan. Mulai dari tidak dipasangnya papan proyek, minimnya penjelasan kepada warga, hingga terus berulangnya penunjukan pelaksana yang sama, semuanya memperkuat persepsi publik bahwa pengawasan internal berjalan sangat lemah.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak kelurahan terkait alasan tetap digunakannya AK sebagai pelaksana pekerjaan, maupun evaluasi resmi atas pekerjaan tahun sebelumnya.
Masyarakat kini mendesak agar pihak berwenang, mulai dari Inspektorat Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir, hingga APIP, segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek kelurahan tersebut.
Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak dalam pengelolaan uang negara. Jika dibiarkan, pola seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang dan merugikan kepentingan publik.
Joni Putra, Kompas 1 net melaporkan
