Pekanbaru | Kompas 1 Net – Kunjungan KPK RI di Riau dalam Program Rapat dengar pendapat (RDP) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Riau, Pada hari Rabu 31/08/2022, di sambut dengan Rencana Aksi Demontrasi dari Kaukus Indonesia Hijau Beradat (KIHB) Daerah Riau.
Gerakan rencana aksi massa KIHB di sampaikan langsung oleh Muhammad Ridho Selaku Koordinator Lapangan (KOORLAP) ; Kami Telah melayangkan surat pemberitahuan aksi besok pagi hari Rabu Ke Polda Riau, Sebagai mana nanti akan diadakan RDP KPK RI di Mapolda Riau.
“Kami akan melakukan aksi massa di depan Mapolda Riau, pas saat akan diadakan RDP KPK RI, Kami akan sampaikan tuntutan aksi disana”. Ujar Ridho
Rencana aksi massa tersebut sebagai mana didalam tuntutan nya menjelaskan :
1. Memohon kepada KPK RI membongkar dan mengawasi secara ketat dugaan penyelewengan dalam proses perizinan perusahaan perkebunan dibawah naungan SURYA DUMAI GROUP Sedikitnya, kami mengindikasikan dugaan pada PT. Panca Surya Agrindo di Rokan Hulu, PT. Panca Surya Garden, PT. Arindo di Kampar, PT. Subur Arum Makmur di Rokan Hulu dan Kampar, PT. Riau Agung Karya Abadi di Kampar:
2. Memohon kepada KPK RI membongkar dan mengawasi secara ketat dugaan penyelewengan dalam proses perizinan pada PT. Sumber Alam Makmur Sentosa (SAMS) di Kabupaten Rokan Hulu
3. Meminta KPK RI melakukan pengembangan terhadap sangkaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh GRUP DUTA PALMA, khususnya kepada anak perusahannya: PT. Eluan Mahkota dan PT. Aditya Dutapalma Nusantara di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dalam proses Perpanjangan HGU PT. Adimulia Agrolestari, Sesuai dengan fakta persidangan yang sudah ada.
5. Mendesak KPK RI untuk melakukan pengembangan investigasi dengan memeriksa Kepala Kantor Wilayah BPN Riau (M Syahrir, A.Ptnh, SH., MM) dan menggeledah bukti-bukti risalah penerbitan sertifikat tanah yang diduga banyak dilakukan penyelewengan.
6. Mendorong Kapolda Riau berkomitmen penuh dalam mempertanggung jawabkan penegakan hukum demi optimalisasi Integrasi Pemberantasan Korupsi pada bidang pertanahan di Provinsi Riau.
Ridho juga menjelaskan, bahwa tentang dugaan yang kami sampaikan tersebut, sebagai mana sudah di kuat kan dengan data Investigasi Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau, dan data lain yang sudah kami kumpulkan.
Sementara Konfirmasi Polda Riau terkait rencana aksi massa tersebut, masih menunggu konfirmasi Humas Polda Riau.
Laks Herry : K1N
