Jakarta, Kompas 1 net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka seleksi terbuka untuk enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II. Proses ini menjadi langkah penting dalam penguatan kelembagaan dan penerapan sistem merit dalam birokrasi KPK.
Enam jabatan yang dibuka adalah Kepala Biro Hukum; Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat; Direktur Penyelidikan; Direktur Penuntutan; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V; serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi. Seleksi terbuka dimulai 20 Oktober 2025, dengan pengumuman kandidat terpilih dijadwalkan pada akhir Desember 2025.
“Pengisian jabatan strategis ini bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi bagian dari komitmen KPK untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan,” ujar Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa.
Seleksi terbuka ini ditujukan untuk menjaring Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan moralitas yang baik. Pelamar hanya dapat memilih satu jabatan, dengan persyaratan minimal pendidikan S1 dan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b). Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui laman asnkarier.bkn.go.id dan rekrutmen.kpk.go.id mulai 20 Oktober 2025.
Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang melibatkan unsur internal dan eksternal, termasuk pejabat instansi, akademisi, profesional, serta perwakilan kementerian/lembaga. Proses ini juga diawasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem i-MUT untuk menjamin objektivitas dan integritas.
Adapun susunan lengkap Panitia Seleksi sebagai berikut:
Eksternal:
Sang Made Mahendra Jaya – Irjen Kementerian Dalam Negeri
Dhahana Putra – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
Pratama Dahlian Persada – Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC
Sudharmawati Ningsih – Pejabat Mahkamah Agung
Heru Susetyo – Guru Besar Hukum Universitas Indonesia
Ranu Miharja – Eks Jaksa/Eks Deputi KPK, Konsultan
Gandjar L. Bonaparta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Taufik Rachman – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Judhi K. – Transparency International Indonesia
Internal:
Wawan Wardiana – Deputi Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK
Asep Guntur Rahayu – Plt. Deputi Penindakan & Eksekusi KPK
Eko Marjono – Deputi Informasi & Data KPK
Haerudin – Kepala Sekretariat Dewas KPK
Agung Yudha Wibowo – Plt. Deputi Koordinasi & Supervisi KPK
Aminudin – Plt. Deputi Pencegahan & Monitoring KPK
“Pansel akan memastikan seluruh tahapan berjalan terbuka, adil, dan berbasis merit. Kami ingin melahirkan pemimpin birokrasi yang kompeten dan berintegritas,” kata Ketua Panitia Seleksi, Ranu Mihardja.
KPK menegaskan bahwa seleksi ini tidak dipungut biaya apa pun dan seluruh informasi resmi hanya melalui kanal yang telah disebutkan. KPK mengajak publik untuk ikut mengawal proses ini secara konstruktif agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar terjaga.
Sumber: Siaran pers KPK RI
