Dirjen GTK-PG, Nunuk Suryani, dalam Dialog Pimpinan Direktorat Jendral GTKPG bersama media (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik.id)
Pemerintah menargetkan merekrut 1.515 guru baru untuk Sekolah Rakyat, yang akan direkrut khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu (full time) di lokasi sekolah.
Kompas 1 net – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG), tengah menyiapkan langkah besar dalam mendukung pendirian 100 Sekolah Rakyat.
Untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah-sekolah ini, pemerintah menargetkan merekrut 1.515 guru baru, yang akan direkrut khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu (full time) di lokasi sekolah, termasuk tinggal di asrama bersama siswa.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen GTK-PG, Nunuk Suryani, dalam Dialog Pimpinan Direktorat Jendral GTKPG bersama media, Rabu (4/6/2025).
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak dilakukan melalui redistribusi guru-guru dari sekolah lain, karena wilayah calon lokasi Sekolah Rakyat umumnya masih mengalami kekurangan guru.
“Lokasi-lokasi sekolah rakyat itu guru-gurunya sekitarnya tidak berlebih. Jadi tidak bisa dipindah, ASN-nya ke sana,” jelas Nunuk.
Sebagai solusi, Ditjen GTK-PG akan menyiapkan tiga kali lipat jumlah kandidat guru, yakni sekitar 4.500 guru lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih fresh graduate. Mereka akan diseleksi oleh tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) selaku penyelenggara utama Sekolah Rakyat. Proses seleksi akan mempertimbangkan karakter, sertifikasi, dan kesiapan tinggal di lingkungan asrama bersama siswa.
“Karena anak-anak itu boarding school, maka diharapkan gurunya juga bisa tinggal bersama mereka,” ujar Nunuk.
Selain kebutuhan guru, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan formasi kepala sekolah untuk setiap lokasi. Berbeda dengan guru, para kepala sekolah akan diambil dari ASN berpengalaman yang telah melalui proses seleksi internal Ditjen GTK.
“Kita sudah mengusulkan nama-nama untuk menjadi kepala sekolah, hasil seleksi dari Kemendikbud,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PAN-RB, dan Kemendikdasmen, dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sekolah Rakyat.
“Kemenpan-RB akan menetapkan formasi atas usulan dari Kemensos. Kami dari Kemendikdasmen menyiapkan guru dan kepala sekolahnya,” terang Nunuk.
Nunuk juga menggarisbawahi tantangan nasional dalam memenuhi kebutuhan guru. Saat ini Indonesia masih menghadapi kekurangan guru yang cukup signifikan, sehingga redistribusi guru antarwilayah dinilai bukan solusi utama.
“Kalau terus dilakukan redistribusi, kita akan memperbesar kekurangan guru di wilayah asal. Perjuangan untuk menjadi ASN juga tidak mudah,” ujarnya.
Dengan pendekatan selektif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal, Kemendikbud menargetkan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi model pendidikan berkualitas untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau yang membutuhkan perhatian khusus.
Penulis: Pasha Yudha ErnowoRedaktur: Untung S. Berita ini sudah terbit di infopublik.id: sumber Indonesia.go.id
