Jakarta, Kompas 1 Net- Setelah lama menunggu jawaban surat dari Dirjen Planologi Kementerian LHK RI di Jakarta, akhirnya Datuk Datuk Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan Rokan Hulu Riau besok temui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Alhamdulillah kami baru tiba jakarta. Kami sudah menyurati Dirjend Planologi Kementerian LHK 2 kali. Tapi tak kunjung dibalas.Jadi kami konsultasi lagi ke Kementerian, sekaligus sowan ke KPK RI, ” ujar Datuk Dubalang Bustami kepada media ini Selasa (2/4/24).
Kuasa Hukum Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Rokan Hulu Riau Dr. Elviriadi menyayangkan sikap KLHK
“Kita tidak hanya berkirim surat, sudah ketemu berkali kali. Direktorat Planologi sudah tau persis apa yg terjadi dan isi surat dari Datuk Luhak Kepenuhan Rohul Riau. Kok tak kunjung di balas, ” tanya dia heran.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat pengurus Koperasi Timur Jaya yang ikut ke Jakarta juga menyatakan siap menghadapi Komisi Pencegah Rasuah itu. Rahmat turut heran serta iapun bermaksud akan mempertanyakan nasib kelompoknya yang berhutang dengan Bank.
“Kami pengurus koperasi merasa aneh, kok jawaban Tim Bank Rakyat Indonesia (BRI) pusat waktu turun ke Kepenuhan. Katanya Data KUR Kami di BRi Pasir Pangaraian tak ada. Jadi bagaimana nasib kami yang berhutang dengan Bank ini? ” Kata Rahmat
Untuk itulah, besok tokoh tokoh dari Riau ini akan menghadap KPK RI.
“insyaAllah besok kita menghadap Mas Sulis KPK. Ini jelas ada indikasi pidana korupsi. Bagaimana Bank BRI Pusat tidak menemukan data KUR? Bagaimana kok ada penjualan tanah di areal HGU? Dan kok ada nama orang orang diluar Riau punya riwayat tanah di Rohul. Namanya dari Sabang sampai Merauke. Ini takkan kami biarkan. Kami usut tuntas dan kawal sampai ditindak tegas dan dihukum siapa pembuat onar, ” pungkas tokoh Riau Dr.Elviriadi yang 6 tahun gundul pacul demi hutan tropis.**
Editor: red
