Foto : Ilustrasi uang pecahan kertas.
Pelalawan – Dewan Pengupahan Kabupaten Pelalawan resmi menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) Pelalawan 2025 mendatang sebesar Rp3.508.776.
Penetapan besaran UMK tersebut berdasarkan hasil kesepakatan yang disetujui tim dari wadah komunikasi unsur Tripartit di Kabupaten Pelalawan yakni pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat buruh (SB)/serikat pekerja (SP). Di antaranya KSBSI, SP2KI, SBSI Solidaritas dan SPMM).
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan Tengku Amri Fuad MSi, Ahad (15/12).
Dikatakannya, penetapan ini akan disampaikan kepada Bupati Pelalawan untuk dilakukan pengesahan UMK. Selanjutnya penetapan UMK ini akan segera diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk ditetapkan menjadi UMK permanen tahun depan melalui SK Gubernur Riau.
“Alhamdulillah, setelah menggelar rapat pada Jumat (13/12) pekan lalu di Kantor Disnaker Pelalawan, akhirnya seluruh pihak sepakat dan menyetujui ketetapan UMK Pelalawan 2025 Rp3.508.776. Artinya, UMK Pelalawan tahun depan naik sekitar 6,5 persen atau sekitar Rp220.698 dari UMK 2024 yang mencapai Rp3.395.359,03,” terangnya.
Diungkapkannya, formulasi penghitungan UMK ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker RI) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025.
“Di mana dalam aturan itu dipaparkan teknis penerapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota yang diinstruksikan naik 6,5 persen dari upah minimum tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ditambahkannya, dengan telah ditetapkannya UMK Pelalawan 2025, nantinya akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, maka pihaknya akan segera menyurati dan mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan dan badan usaha di Pelalawan untuk menggunakan UMK terbaru itu sebagai dasar pemberian upah buruh, terhitung mulai 1 Januari tahun 2025.(*)
Sumber / Artikel ini telah tayang di media Riaupos.co
