Pelalawan – Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin,SH.MH. Mulai gerah dan jenuh melihat kinerja PT PLN (Persero) Pangkalan Kerinci.Hal ini di sebabkan, sudah hampir 2 (Dua) tahun lamanya pengerjaan pemasangan Instalasi jaringan Tegangan Menengah (TM) 380 Volt dan Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 Volt. Di Pekan Tua,Trans SP 1 Desa Tolam dan Trans SP 2 Kelurahan Pelalawan, sudah selesai dikerjakan namun tak kunjung di operasikan. Selasa (06/12/2022)
Baharudin,SH.MH, saat di temui awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (05/12) mengatakan, gerah dan jenuh hal ini di sebabkan banyaknya pengaduan (laporan) masyarakat yang berada di dusun Pekan Tua, Trans SP 1 Desa Tolam dan Trans SP 2 Kelurahan Pelalawan, sampai detik ini belum dapat menikmati program Pelalawan Terang.
“Dan sebagian masyarakat sudah banyak yang melunasi biyaya permohonan pasang KWH Meter secara online.
Sementara pengerjaan Instalasi Jaringan secara keseluruhan sudah selesai di kerjakan oleh pihak Vendor (pihak ke 3),” terang politisi Golkar ini.
Foto : Salah satu tanda bukti pembayaran biyaya KWH Meter PLN yang sudah lunas.
“Pada akhir tahun 2021 yang lalu, saya (Baharudin) sudah menghubungi pihak PT PLN (Persero) Pangkalan Kerinci, awal tahun baru 2022 masyarakat sudah bisa menikmati program Pelalawan Terang.
Namun, tahun 2023 sudah tinggal beberapa hari lagi, program Pelalawan Terang di 3 titik tersebut belum dapat di nikmati masyarakat,” kesalnya.
Saat awak media ini konfirmasi ke Baharudin, sudah sejauh mana perkembangan program Pelalawan Terang yang berada di Pekan Tua, Trans SP 1, sudah hampir 2 tahun tak kunjung di operasikan.
Dengan spontan, di depan awak media ini, Ketua DPRD Pelalawan langsung menghubungi manajer PT PLN (Persero) Bagdad Sembari mempertanyakan kenapa Jaringan di 3 titik tak kunjung di operasikan.
Terdengar dengan jelas di Hp Ketua DPRD Pelalawan, jawaban manajer PT PLN (Persero) Pangkalan Kerinci.
Sudah 2 kali kita coba operasikan, namun gagal terus, hal ini di sebabkan adanya pengerjaan pihak Vendor, memasang material (isolator) bekas yang rusak sehingga gagal terus saat di operasikan.
“Ada kisaran 120 buah isolator yang sudah terpasang dan segera akan di ganti,” alasan dengan jelas.
Namun, ketika , Ketua DPRD Pelalawan mendengar alasan manajer PT PLN (Persero) Pangkalan Kerinci yang tidak masuk di akal dan kurang proporsional,di depan awak media, politisi Golkar ini memutuskan hubungan selulernya sambil mengeram dan sedikit emosi.
“Tidak masuk di akal alasan pihak PT PLN (Persero) ini,sudah hampir 1 tahun, untuk menyelesaikan permasalah seperti itu saja sampai berlarut – larut tak selesai juga.
Kalau saja PT PLN (Persero) dan Vendor, benar – benar dan sungguh – sungguh mengatasi permasalah ini, paling lama 1 atau 2 minggu sudah selesai semuanya,” kesal Baharudin.
Kepada awak media ini, Baharudin dengan nada kesal menyampaikan, tunggu saja pak wartawan, segera kita suratin pihak PT PLN (Persero) dan Vendor untuk lakukan jadwal hearing.
“Hal ini tidak bisa di biar – biarkan, secepatnya kita jadwalkan hearing, dan apabila perlu, kita akan surati juga PT PLN (Persero) Pusat di Jakarta.
Ya, sesegera mungkin, kasian masyarakat kalau sepeti ini keberadaannya,” imbuh Ketua DPRD Pelalawan Baharudin,SH.MH.
Di lain sisi, salah seorang anggota vendor (beda perusahaan) yang tak mau di publikasikan namanya di media ini menyampaikan, kalau saja pihak PT PLN (Persero) baik yang di Pekanbaru dan Pangkalan Kerinci bersikap tegas terhadap vendor atas pengerjaan jaringan di Dusun Pekan Tua,Trans 1 dan Trans 2.
“Paling lama, hanya butuh waktu 2 minggu pergantian isolator yang di duga rusak (bocor) sebanyak 120 buah selesai dikerjakan,” terangnya.
Coba kita kaji dan fahami kembali, Surat Perintah Kerja (SPK) PT PLN (Persero) yang di berikan ke vendor,
Surat Serah Terima Pekerjaan Selesai (SSTPS) dan Jangka Waktu Masa Pemeliharaan dan Perawatan, pastinya ini sudah tidak bisa di berikan toleransi terhadap vendor.
“PT PLN (Persero) wajib memberikan sangsi yang tegas terhadap Vendor, bila perlu di cabut surat izin usaha perusahaan di karenakan tidak bekerja secara proporsional dan dapat merugikan negara dan masyarakat,”ucapnya
Saya hanya curiga, pihak vendor sudah kehabisan biyaya untuk perbaikan material yang (rusak) terpasang namun tidak layak untuk digunakan namun tetap di paksakan.
“Lalu, kalau seperti ini jadinya (Praduga) PT PLN (Persero) bertindak tegas ke pihak vendor, harus bertanggung jawab, sementara pihak vendor sudah kehabisan anggaran,” terangnya
Pastinya, sampai hari kiamat, masyarakat di daerah tersebut tak bakal menikmati program Pelalawan Terang,” terangnya.
“Jadi, saran saya sebaiknya, PT PLN (Persero) dan Vendor segera di jadwalkan hearing di kantor DPRD Pelalawan agar semuanya jelas dan cepat selesai.
Yang kita takutkan di lokasi,kabel jaringan Tegangan Menengah yang sudah terpasang namun belum di operasikan, lambat laun, apa bila ada orang – orang yang tidak bertanggung jawab, mencuri material (Kabel) yang terpasang.
“Pastinya ini akan menambah permasalahan yang baru lagi baik di pihak PT PLN (Persero) dan Vendor,” imbuh salah seorang anggota Vendor yang tak mau di publikasikan namanya.
Ditempat yang berbeda, manajer PT PLN (Persero) Manager PLN ULP Pangkalan Kerinci, Baghdad Mushanif Surakhman saat di temui awak di ruang kerjanya, namun hanya bisa bertemu security sembari memberi alasan, pimpinan tak ada di tempat,”cetusnya.
Jelas sekali dan berulang kali manajer Bagdad saat di hubungi melalui selulernya 0821-2xxx-5431 tidak mau merespon dan di temui awak media selalu tidak ada di tempat.
Sangat di sayangkan, manajer PT PLN (Persero) terkesan kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagian pelayan masyarakat dan sangat alergi dengan awak media saat hendak di konfirmasi. (Dian).
