Nawacita yang menjadi sembilan program unggulan Presiden Joko Widodo sejak bersama Wapres M. Jusuf Kalla pada tahun 2014, meliputi harapan, keinginan dan impian yang hendak dan ingin diwujudkan secara nyata bagi bangsa Indonesia
Kini setelah delapan tahun berjalan, patut dicermati apa yang yang sudah tercapai dan apa saja yang belum tercapai itu yang katanya demi dan untuk sepenuhnya mensejahterakan rakyat
Sembilan pokok Nawacita itu seperti versinya pusbindiklatren.bappenas.go.id, meliputi (1) Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi. Bermartabat dan terpercaya
Lalu (2) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Lantas (3) memperteguh kevhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Yang ke empat (4) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dan yang kelima (5) membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Keenam (6) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik
Lalu yang kedelapan (8) melakukan revolusi karakter bangsa dan (9) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Boleh saja semua program pemerintahan Joko Widodo yang kini sedang menjalani periode keduanya sebagai Presiden — yang tak lagi bersama Jusuf Kalla — telah menunaikan semua program tersebut. Meski tetap saja ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi dengan tinta merah, agar semua pihak bisa ikut urun rembuk memberi jalan percepatan untuk melakukannya
Tentang revolusi karakter bangsa misalnya kalau harus dibebankan pada BPIP (Badan Pembinaaan Ideologi Pancasila) jelas perlu dikoreksi. Setidaknya, dari pengakuan jujur pengunduran diri Ahmad Syaifudin selaku Ketua DPRD Lumajang yang tak hafal lafas sila-sila Pancasila, bisalah jadi penakar revolusi karakter yang harus mengacu pada ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, pantas dicatat, bila yang lebih penting dipancasilakan itu adalah pejabat publik. Meskipun, tak hafal sila-sila Pancasila itu tidak lantas berarti tidak Pancasilais
Fenomena dari tindak kejahatan yang justru lebih parah dan sungguh sangat menakutkan bagi segenap warga bangsa Indonesia — seperti yang mau diatasi dalM.poin keempat dari nawacita, yaitu kehadiran negara untuk melindungi semua warga bangsa dan rasa aman — sementara praktek mavia malah dilakukan oleh aparat penegak hukum !
Padahal, sembilan program prioritas Nawacita itu katanya, masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019. Lha, sekarang sudah tiga tahun berlalu (2022
Revolusi mental dan restorasi sosial tampaknya yang hendak diambil-alih oleh GMRI (Gerakan Moral Rekonsikiasi Indonesia) yang yang semakin mengakar dan kuat frekuensinya dalam bentuk sambutan warga masyarakat yang semakin intens menekuni laku spiritual, karena memang sebagai alternatif terbaik — sebelum rumusan berikutnya ditemukan — bahwa gerakan kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual patut disosialisaikan dalam skala global, tak hanya bagi warga bangsa Indonesia saja
Karena itu program GMRI untuk segera mewujudkan pertemuan agung persaudaraan antar bangsa se dunia yang terkait erat dengan lintas agama, diharap bisa segera terwujud dalam waktu dekat
Karena itu pula, terkait dengan programatis Media Nawacita Post berkala nasional yang berada dibawah binaan Menkumham, Yasona Laoli, akan membagikan award kepada sembilan orang yang dianggap terbaik dalam sembilan kategori (1) pertahanan dan keamanan, (2) sistem demokrasi, (3) pembangunan daerah, (4) penegakan hukum, (5) kesejahteraan rakyat, (6) kemajuan industri, (7) kemandirian ekonomi nasional, (8) pendidikan karakter bangsa, dan (9) penguatan kebhinekaan Indonesia
Yang runyam, penghargaan Nawacita Award justru akan diberikan kepada mereka yang masih menjabat, bukan kepada warga masyarakat yang dinilai telah berjasa ikut mendorong, mewujudkan realisasi nawacita yang dicanangkan pemerintah. Sehingga dengan begitu akan memontivasi warga masyarakat lainnya ikut serta mendukung untuk mewujudkan sejumlah item program nawacita yang terkesan cukup berat diwujudkan oleh pemerintah, karena tidak melibatkan peran serta warga masyarakat
Sekiranya benar Nawacita Award hanya akan diberikan kepada para pejabat yang tengah menjabat, memang tidak terlalu salam, tapi kurang tepat. Seperti BPIP yang sibuk ingin mengurus rakyat, sementara banyak pejabat yang — jangankan telah menghayati dan mengamalkan Pancasila — lha, yang tak hafal Pancasila masih sangat banyak
Kebaikan yang sama tapi berbeda antara BPIP dan Media Nawacita Post yang hendak memberi award pada mereka yang memang sudah menjadi tugasnya untuk mewujudkan program nawacita, memang tidak sepenuhnya salah, tapi tidak pas
Lain cerita kalau award itu sekedar untuk unjuk kegagahan belaka dari sang pemberi kepada sang penerima. Karena yang menerima award bukan rakyat jelata yang sudah ikut berkeringat mendukung perwujudan cuta-cita yang dimaksud oleh nawacita
Konon informasi pelaksanaan pemberian Award Nawacita itu akan dilakukan pada 28 Oktober 2022. Idealnya, sebagai media yang punya gagasan akan sangat lebih elegan memberi award bergengsi itu kepada para wartawan, penulis yang giat dan gigih memberikan perhatiannya pada upaya dan usaha ingin mewujudkan program Nawacita di Indonesia. Bukan pada mereka yang memang sudah berkewajiban menunaikan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pemerintah
Artinya, Nawacita Award itu — baik secara filisifis maupun teknis — sepatutnya hanya untuk rakyat bukan untuk pejabat. Karena kewajiban para pejabat itu untuk mewujudkan bawacita bagi rakyat jelata yang sengsara dan menderita.
Banten, 15 September 2022.
Diterbitkan Kompas 1 Net -Minggu 18/9/2022.
