Pekanbaru | Kompas 1 Net -“Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menilai adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli harga sawit masyarakat dengan harga murah, merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi pengusaha.
Pengusaha, kata Husaimi, mestinya mendukung setiap kebijakan pemerintah. Jika ini sukses, tentu semua pihak bisa menikmati, karena dalam membuat kebijakan pemerintah sudah memiliki banyak pertimbangan.
“Ini sudah ditetapkan harga, tapi masih ada yang nakal, pemerintah harusnya lebih serius lagi dalam mengawasinya,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Riau ini, Senin 16 Mei 2022.
“Politisi PPP ini meminta kepada Dinas terkait untuk mengevaluasi izin semua PKS, dia menduga PKS-PKS yang nakal ini sejak awal sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam aturannya, terang Legislator Dapil Rokan Hilir ini, semua PKS yang tak memiliki kebun inti, wajib memperoleh dukungan dari masyarakat. Dia khawatir, syarat dukungan ini dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu.
“Masyarakat mana yang mendukung, Dinas Perkebunan harus mengecek itu, harus ada koordinasi semua pihak,” tegasnya.
Lebih jauh, dia juga mengimbau kepada para petani swadaya agar membuat badan hukum yang kemudian menjadi tempat para petani mengumpulkan hasil panennya, dan tak menjual lepas begitu saja ke pabrik.
“Kalau jual lepas, dia akan dibeli dengan harga lebih rendah, harga di RAM ( penampung atau pembeli buah sawit- red) tentu beda dengan harga di pabrik. Harusnya langsung ke pabrik, tapi dikumpulkan dulu oleh koperasi,” katanya.
“Kalau koperasi ini ramai orangnya, PKS akan kebingungan juga, kita harus membuat PKS bergantung ke petani, supaya ada nilai tawar. Sekarang ini yang punya badan hukum itu hanya koperasi kebun plasma,” tutupnya. ***
Sumber atau dikutip dari. https://www.goriau.com
Redaksi media online Kompas 1 Net.
