Rokan Hilir, Kompas 1 net – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hilir terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Golkar menyampaikan empat poin strategis sebagai catatan penting kepada Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Golkar mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.
> “Prestasi WTP patut diapresiasi, namun OPD tidak boleh lengah. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Fraksi Golkar.
Golkar juga menyoroti bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh semata-mata menampilkan angka-angka realisasi pendapatan dan belanja. Ditekankan perlunya penjelasan rinci mengenai capaian program, kegiatan yang belum terealisasi, serta hambatan yang dihadapi di lapangan.
> “Angka realisasi belum cukup. Harus ada penjabaran dampak dan keberhasilan program untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” lanjutnya.
Poin ketiga, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah agar terus melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran. Penekanan diberikan pada pentingnya memprioritaskan program-program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
> “Anggaran harus diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” ujar perwakilan fraksi.
Menutup pandangan umum, Fraksi Golkar menyuarakan keprihatinan terhadap nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK. Golkar meminta Bupati Rokan Hilir untuk segera mengambil langkah konkret guna memberikan solusi atas ketidakpastian status ribuan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.
> “Mereka adalah aset daerah yang sudah memberikan kontribusi bertahun-tahun. Harus ada kebijakan khusus agar nasib mereka tidak terabaikan,” tegas Fraksi Golkar.
Dengan empat catatan penting tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Daerah dapat mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, serta keberpihakan kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah dan merancang pembangunan ke depan.(ZAD)
