Pekanbaru | Kompas 1 Net– Larangan ekspor CPO Presiden Jokowi berimbas pada nasib petani kecil dengan penurunan harga.
Hal itu karena ulah kaum kapitalis cukong yang memanfatkan situasi, petani sebaiknya bersabar sebentar.
Demikian pemikiran akademisi UIN Suska Riau Dr.Elviriadi yang dilansir media ini pada Selasa (26/4/22).
” RBD Palm Oilen dari CPO itu yang dicegah Pak Jokowi keluar. Tujuannya sudah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Yang bikin harga anjlok kan kaum kapitalis itu itu juga. Penurunan harga secara sepihak itu jelas melanggar Permentan No 01 tahun 2018. Dan Dirjend Perkebunan sudah intervensi, kok! ” beber ahli lingkungan itu.
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai Presiden Jokowi berupaya keluar dari kungkungan kapitalisme state.
“Jadi jelang ini terus dibenahi, petani “beneran” sabar bentar, stop ekspor inikan buat kaum “pura pura petani” padahal kapitalisme-state, ” imbuhnya.
Elviriadi menilai Presiden mulai gerah dengan isu kartel mafia ekspor yang membayangi pemerintahannya.
“Presiden Jokowi sedang mengumumkan “perang” pada kaum kapitalisme-state yang menghalanginya dengan aspirasi petani-rakyat. Jokowi mulai memahami, dalam percaturan tata kelola sawit ada “something wrong”. Publik harus ingatkan, kasi tau, bagaimana ISPO itu tak berjalan di tingkat tapak. Bagaimana dampak ekologis dan sosial budaya yang mengerikan akibat gurita maniak monokultur sawit, ” tukasnya.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu meminta para elit jangan mempolitisir situasi.
“Jangan ada politicking, mobililsasi murahan, dan opini yang tak bermutu. Jadilah warga negara yang berintegritas, ilmu pengetahuan sebagai pedoman, dan iman taqwa sumber tindakan. Kalau tak gitu, blunder lah bangsa ini, kepunan petani sawit baju lebaran. Telouw temakol pun lari gegara hutan di gundul si “pura pura petani”, ” pungkas peneliti yang rela gundul demi hutan tropis.****
Red
