Example floating
Example floating
Politik & Pemilu

Di Balik Laporan Gibran dan Kaisang Ada Upaya Penjarakan Jokowi Setelah Masa Jabatan 2024

43
×

Di Balik Laporan Gibran dan Kaisang Ada Upaya Penjarakan Jokowi Setelah Masa Jabatan 2024

Sebarkan artikel ini

Kompas 1 Net II Jakarta–Publik saat ini di hebohkan dengan adanya laporan terhadap Gibran dan Kaisang ke KPK dengan dugaan Korupsi Gratifikasi.

Sebagai Ketum MPO KNPI Lisman Hasibuan melihat masih ada dendam politik yang membuat situasi saat ini tidak sehat menuju Pilpres 2024 salah satunya melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK ,

Kami Mencurigai ada upaya dari Kepentingan Politik dan Elit tertentu mempunyai agenda tersendiri yang masih mempunyai dendam politik jika gerbong mereka menang di Pilpres 2024 maka Jokowi sebagai Presiden dengan massa Jabatannya sampai 2024 akan di laporkan dengan hal yg sama ke KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnya dengan target Jokowi Sekeluarga di Penjarakan dengan Isu Kasus Korupsi.

MPO KNPI memberikan saran dan masukan sebaiknya Presiden Jokowi harus mengambil sikap dan tegas agar melakukan perombakan kabinet dan membersihkan para Pengkhianat yang ingin penjarakan Jokowi sekeluarga jika tidak berkuasa lagi dan hal ini sangat membahayakan Jika Jokowi tidak hari hati dengan sisa massa Jabatan yang tinggal beberapa tahun lagi.

Supriyadi

Example 120x600
Politik & Pemilu

Jakarta sidang sengketa PHPU Presiden Wapres syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka bergulir MK sidang lanjutan Kamis 1/10/2026 Ruang Sidang MK mantan Ketua KPU RI 2022-2024 Hasyim Asyari saksi Termohon KPU bantah dalil Pemohon cacat administratif manipulatif syarat pendidikan Pasal 18 ayat 3 PKPU 19 Tahun 2023 bukti kelulusan SMA dikecualikan bakal calon tidak punya bukti kelulusan SMA sekolah asing luar negeri telah bukti kelulusan perguruan tinggi tidak ada niat pandangan motif loloskan seseorang penyusunan sesuai aturan masukan Kemendikbud banyak caleg ajukan penyetaraan bukan Pemilu 2024 calon tertentu Hakim Enny Nurbaningsih cecar pembentukan PKPU waktu sempit 9 Mei 2023 31 Agustus 2023 RDP harmonisasi akui tidak klarifikasi kebenaran dokumen Gibran serupa Pilkada Surakarta 2020 tidak keraguan aduan masyarakat klarifikasi dua situasi keraguan aduan tidak ada.`