Petugas medis memeriksa kesehatan pasien saat pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (5/3/2025). ANTARA FOTO/ Anis Efizudin
Dampak langsung dari program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini adalah mengurangi beban biaya kesehatan individu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Biaya cek kesehatan gratis sekira Rp1 juta per orang.
Kompas 1 net – Bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah satu inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI. Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini ditargetkan untuk menjangkau lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh.
Melalui PKG, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari skrining penyakit jantung dan kanker hingga pemeriksaan kesehatan mental. Secara khusus, program ini memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil dan balita dengan pemeriksaan dini untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak awal.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat bahwa hingga 16 Maret 2025, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis telah menyasar lebih dari 777 ribu pendaftar di 9.285 Puskesmas pada 502 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Pencapaian ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Selama periode 10 Februari hingga 15 Maret 2025, tercatat 20 kabupaten/kota dengan tingkat kehadiran tertinggi. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan 27.284 peserta, diikuti oleh Mojokerto, Jawa Timur dengan 24.361 peserta, serta Kota Semarang, Jawa Tengah dengan 19.997 peserta.
“Khususnya bagi ibu hamil dan Balita, program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” ujar Menkes Budi dalam Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah pada Senin (17/3/2025).
Program PKG atau cek kesehatan gratis disusun berdasarkan siklus hidup masyarakat dan berfokus pada tiga momentum utama: ulang tahun, sekolah, serta pemeriksaan khusus bagi ibu hamil dan balita. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, pemeriksaan bagi masyarakat usia 0-16 tahun dan 18 tahun ke atas dilakukan sesuai tanggal ulang tahun masing-masing individu.
Mulai Juli 2025, PKG akan diperluas ke lingkungan sekolah, menyasar anak usia 7-17 tahun guna memastikan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa. Sementara itu, pemeriksaan untuk ibu hamil dan balita akan dilakukan di Puskesmas dan Posyandu, mencakup skrining hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gigi, serta kesehatan mata, telinga, dan tekanan darah.
Untuk orang dewasa dan lanjut usia (lansia), program ini menitikberatkan pada pemeriksaan risiko strok, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Selain itu, PKG juga mencakup skrining kesehatan jiwa sejak usia sekolah dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental.
Kementerian Keuangan sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp3,4 triliun pada 2025 untuk program PKG ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun, dan melalui dana alokasi khusus (DAK) non-fisik atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp1,2 triliun.
Komitmen pemerintah jelas tetap memprioritaskan kesehatan sebagai basis utama produktivitas bangsa Indonesia. Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan budget kesehatan sebesar Rp218 triliun. Total anggaran ini meningkat dibandingkan pada 2024 yang sebesar Rp187,5 triliun. Adapun hingga 28 Februari 2025, anggaran kesehatan yang telah terealisasikan sejumlah Rp17,9 triliun, atau 8,2 persen dari pagu yang ditetapkan.
Sejumlah daerah telah berhasil menjalankan PKG dengan baik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pemerintah daerah, pendataan yang baik, sosialisasi yang efektif, serta ketersediaan fasilitas dan tenaga medis di Puskesmas. Pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program ini dengan memanfaatkan anggaran daerah, termasuk DAK fisik dan non-fisik.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa target pemeriksaan PKG akan terus ditingkatkan. Saat ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 50 ribu pemeriksaan per hari, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 100 ribu hingga mencapai 300 ribu pemeriksaan per hari guna mencapai 100 juta pemeriksaan setiap tahunnya.
“Lamongan, Mojokerto, Semarang, Jember, Demak berhasil karena ada instruksi kepala daerahnya jelas, kemudian data-data nya juga bagus, ada data yang diberikan dari pimpinan wilayah, Kades atau Lurah,” ujar Wamendagri Bima Arya.
Menurut rencana, dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi PKG, cakupan program ini diperluas. Untuk itu, masyarakat bisa mengecek kesehatannya kapan saja, tidak terpaku pada tiga momentum (ulang tahun, masa masuk sekolah, dan ibu hamil/balita).
Penghematan Biaya Kesehatan
Satu hal, dampak langsung dari program PKG ini adalah mengurangi beban biaya kesehatan individu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menilai, pihaknya telah memproyeksikan bahwa setiap warga dapat menghemat biaya pemeriksaan kesehatan hingga lebih dari Rp1 juta dengan mengikuti program cek kesehatan gratis tersebut.
Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO Muhammad Isra Ramli menyatakan bahwa nilai penghematan pasti per individu berbeda-beda, mengingat setiap peserta program mendapatkan layanan pemeriksaan khusus yang disesuaikan dengan usia dan beban penyakit terbanyak pada setiap kelompok usia sasaran.
Namun, pada prinsipnya harus disadari bahwa pengeluaran untuk kesehatan sering kali menjadi salah satu komponen terbesar dalam anggaran rumah tangga.
Dengan adanya PKG, alokasi dana untuk pemeriksaan rutin atau deteksi dini penyakit bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, nutrisi atau bahkan investasi mikro di sektor informal.
“Ini menciptakan efek domino dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro,” jelas Isra Ramli.
Kemudian, deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis memungkinkan penanganan penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan memerlukan biaya besar.
Sebagai contoh, deteksi dini diabetes atau hipertensi dapat mencegah komplikasi yang memerlukan perawatan intensif dan mahal. Ratusan juta rupiah bisa dihabiskan untuk pengobatan penyakit tersebut
Ini tidak hanya mengurangi beban pada sistem kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tahun 2024 saja klaim biaya penyakit katatrospik seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan lainnya yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp34 triliun.
Karyawan yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki tingkat absensi yang rendah, dan mampu bekerja lebih efektif. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan output nasional dan mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Patut diingat, efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis tidak semata-mata tergantung pada pelaksanaannya saja. Infrastruktur kesehatan yang memadai, distribusi tenaga medis yang merata, dan sistem pencatatan data yang efisien menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
Penulis: Kristantyo WisnubrotoRedaktur: Untung Sutomo
sumber Indonesia.go.id
