Merangin, Kompas 1 net- Carut marut terkait seleksi PPPK 2024 di Pemerintah Kabupaten Merangin, membuat puluhan honorer RSUD merasa gelisah. Kenapa tidak, upaya demi upaya terus dilakukan, termasuk strategi lapor ke Polda Jambi.
Hal ini terungkap saat perwakilan puluhan honorer RSUD Kolonel Abundjani Bangko mendatangi kediaman Anggota DPRD Merangin Toni Irean Kaya, SH pada Sabtu siang (09/11/2024).
Berbagai permasalahan dicurahkan para tenaga kerja honorer, mulai dari lolosnya ke database BKN, namun malah gagal di seleksi administrasi.
Angin segar di masa sanggah, sempat menenangkan puluhan para tenaga Nakes RSUD Bangko ini. Namun sayangnya, kabar buruk dari BKPSDMD Merangin yang sedianya pulang dari Luar Kota pada Minggu (11/11/2024) dan mengelar rapat, tapi menundanya hingga Senin (12/11/2024).
Sebagai wakil rakyat Kabupaten Merangin, Toni bersedia menampung aspirasi para honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, hingga ada yang sudah belasan tahun. Bahkan Ia pun mencoba mengkonfirmasi pihak terkait itu mendapatkan penjelasan.
Bukan itu saja, bahkan mantan Pengacara terkenal di Merangin ini juga mengarahkan, agar para honorer tetap tenang dan segera menemui Ketua DPRD Merangin dan pimpinan lainnya.
“Hari Senin nantikan, ada paripurna. Coba nanti kita minta jadwal untuk pertemuan,” kata Toni.
Politisi PDIP ini juga mengatakan, masalah ini merupakan ranah dari Komisi I DPRD Merangin. Sementara Ia, merupakan anggota Komisi III DPRD Merangin.
Namun sebagai wakil rakyat, Toni harus menerima suara dari warganya.
“Semoga masalah ini cepat ditindaklanjuti, jangan sampai berlarut-larut. Kita hargai pengabdian mereka,” katanya.
Sebelumnya, perwakilan honorer sempat mendatangi Wakil Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi. Namun sayangnya, Ia tengah berada di Jambi.
Hingga akhirnya, para honorer mengadu ke Toni sekitar pukul 13.00 Wib.
Lapor ke Polda Jambi
Para honorer yang didominasi perempuan itu akan berjuang sekuat tenaga, untuk status mereka. Hal ini mengingat 2025 tidak ada lagi pengangkatan honorer.
Kalau nanti DPRD tidak selesai, kita mengadu ke Polda Jambi,” cetus honorer.
Pengaduan atas dugaan kecurangan dilakukan di Jambi, bukannya polres, para honorer hampir bersamaan mengatakan seleksi PPPK sebelumnya tak berujung.
“2023 bae dak selesai, bagus ke Polda bae,” tandasnya salah satu honorer, disambut yang lainnya.
Penulis. Tores**
