Merangin, Kompas 1 net- Staf Ahli Walikota Lubuk Linggau bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia (SDM) Heri Zulianta membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (KPA) Angkatan 111 di Aula UPT diklat BKPSDM Lubuk Linggau, yang berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 14 Nopember 2024.
Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Hj Yulita Angraeni dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kepemimpinan manajerial dan menambah pengetahuan peserta.
Peserta Diklat PKA berjumlah sebanyak 45 orang yang datang dari berbagai daerah kabupaten dengan rincian, dari Kabupaten Merangin 13 orang, Kabupaten lahat 9 orang,
Kabupaten Lebong 6 orang Kota Lubuk Linggau 9 orang, Kabupaten Tebo 1 orang, Kabupaten empat Lawang 1 orang dan Bawaslu provinsi Sumsel 2 orang, Jum’at tanggal 30/08/2024.
Selama mengikuti kegiatan ini peserta menggunakan metode Branded Learning ialah perpaduan antara pelatihan klasikal dan non klasikal serta aplikasi Learning yakni aplikasi manajemen dan kepemimpinan LAN-RI atau melalui google room.
Sementara itu, Staf Ahli Walikota bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia Lubuk Linggau, Heri Zulianta menyampaikan selamat datang kepada peserta yang berasal dari luar kota Lubuk Linggau.
Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan menjadi pemimpin yang bersih saat menduduki kepemimpinan yang lebih tinggi.
” Tidak cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan latar belakang pendidikan, namun perlu juga menjaga sikap bagaimana mencetak pemimpin yang bersih, tegas, dalam bertingkah laku, interaksi maupun implementasi dari aktivitas guna menghindari dari perilaku penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan,” ungkap Heri Zulianta.
Terpisah, Samsul Zaini selaku Camat Kacamata Tabir kabupaten merangin-Jambi yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) Menyebutkan,
” Melalui Diklat ini, saya harapkan kepada semua yang mengikuti untuk dapat menjadi pemimpin yang mengkoordinir pemerintahan dan mediator Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah,” ungkap Samsul.
Tores.**
