Pekanbaru, Kompas 1 net – Beredar informasi Pilkada Siak Diulang. Pasalnya, salah satu calon bupati, Alfedri sudah dua kali menjabat.
Menyambut putusan tersebut timbul polemik ditengah masyarakat Kabupaten Siak.
Zuriat Kesultanan Siak dalam kesepakatan bersama dan konferensi pers menyatakan menolak Pilkada Ulang di Siak.
Penolakan resmi ini disampaikan oleh Panglimo Kesultanan Siak Sri Indrapura, Tengku Said Abdullah, didampingi tokoh-tokoh zuriyat lainnya seperti H. Tengku Said Muhammad Amin, Tengku Aldo Tengku Said Usman, dan Tengku Abdullah Said Ahmad.
“Kami menyatakan dengan tegas bahwa isu PSU jilid II dalam Pilkada Siak adalah wacana yang tidak berdasar. Wacana ini hanya akan merugikan masyarakat luas serta menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu,” tegas Tengku Said Abdullah dalam keterangan resminya, Rabu (16/4/2025).
Ia menambahkan bahwa penyebaran isu tersebut bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menghambat agenda pembangunan daerah yang selama ini berjalan secara berkelanjutan.
“Jika wacana ini terus digoreng, bukan tidak mungkin akan menciptakan konflik horizontal dan memecah belah masyarakat. Kita harus menjunjung tinggi etika politik dan menghormati proses demokrasi yang sah,” ungkapnya.
Zuriyat Kesultanan Siak mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta generasi muda Siak untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya bertujuan memecah belah.
“Kita harus menjaga marwah daerah ini. Pilkada 2025 harus kita sambut dengan semangat persatuan, bukan dengan isu yang melemahkan legitimasi demokrasi,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Rabu (23/4/25) Tokoh masyarakat Riau asal Meranti Dr Elviriadi berharap masyarakat tetap tenang.
Kite orang Melayu ini selalu terbuka. Jika ada informasi perubahan perubahan dalam Pilkada Siak ini , dari Pemerintah atau pihak berwenang, ape boleh buat lah, ” ujarnya.
Akademisi yang kerap jadi saksi ahli di pengadilan ini menilai pemerintah harus bijaksana.
“Mudah mudahan pemerintah bisa menimbang dengan bijak. Jika diulang apa resikonya, jika tidak diulang apa pula dampak konstitusionalnya, sah atau tidak? ” tanya dia.
“,Ye sudah lah. Ape yang terbaiklah. Jika memang akhirnya keputusan pemerintah melalui mahkamah konstitusi atau yang lain diulang, yang jalani aja. Yang penting jaga kondusifitas dalam kehidupan masyarakat Melayu, ” pungkas mantan pengurus LAMR yang ikhlas gundul permanen demi hutan Siak.***
