Rohil, Kompas 1 net – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru bersama masyarakat Rokan Hilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapiapi, pada Selasa (3/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, massa mengecam keras kebijakan pemberhentian honorer secara sepihak yang dianggap tidak manusiawi dan merugikan banyak pihak.
Koordinator aksi, Akas Virmandi, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan bupati h.bistamam dan wakil bupati jhony charles :
“Kalian membuang honorer seperti sampah dan memberhentikan mereka secara sepihak dengan berlindung di balik aturan pusat. Kalau memang pemimpin yang bijak, seharusnya bisa melobi ke pusat untuk mempertahankan honorer. Banyak kabupaten lain bisa, kenapa Rokan Hilir tidak?”
Selain mahasiswa, perwakilan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun juga turut menyuarakan kekecewaannya:
“Kami ini manusia, bukan angka,bukan sampah. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi untuk pelayanan publik, tapi sekarang kami dibuang begitu saja, tanpa penghargaan, tanpa gaji. Apakah ini balasan dari bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hilir ?” ujarnya lantang di hadapan massa.
Para demonstran membawa poster dengan tulisan:
“Bayar Gaji Honorer Sekarang Juga!”,
“100 hari kerja bupati dan wakil bupati rokan hilir hanya bisa memberhentikan honorer”,
” gaji honorer tidak dibayarkan selama 4 bulan
“Pemimpin Gagal, Rakyat Menjerit!”,
serta sindiran langsung seperti:
“Wakil Bupati hanya tahu membuat konten kreator” dan “Bupati menghilang dari maps”.
Kordinator Aksi Akas menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:
1. Membuat kebijakan resmi demi kemaslahatan masyarakat, khususnya honorer yang hingga kini belum memiliki kepastian kerja.
2. Membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan honorer, terutama terkait pembayaran gaji bulan-bulan yang telah dijanjikan namun belum direalisasikan.
3. Mengambil langkah nyata terhadap meningkatnya angka pengangguran, dengan memberikan solusi konkret bagi tenaga honorer yang dirumahkan. Jika tidak dapat dipekerjakan kembali, maka jangan diberhentikan secara sepihak.
4. Bersikap cepat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang kini berada dalam situasi tidak pasti.
5. Menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk segera membuat dan menjalankan kontrak serta membayar gaji selama 4 bulan kepada honorer yang belum menerima haknya.
6. Menjamin kebijakan yang adil dan transparan dari seluruh Kepala OPD, tanpa tebang pilih. Massa mengecam ketimpangan di mana sebagian honorer yang telah menandatangani kontrak dan menerima gaji tetap diberhentikan, sementara honorer baru justru diangkat. Ujar akas kordinator aksi
Aksi berlangsung damai dan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun demikian, Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhoni Charles tidak hadir dan tidak menemui peserta aksi. Hal ini memicu kekecewaan mendalam dari para peserta.
“Kami datang membawa suara rakyat, tapi para pemimpin justru memilih rapat dan bersembunyi dari pada ingin menjumpai masyarakat nya. Ini bukan kepemimpinan, ini bentuk pengabaian terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi kepada pemimpin yang zholim ini,” ujar Akas.
Sebagai perwakilan pemerintah daerah, kepala BKPSDM perwakilan Pemda menemui massa dan menyatakan akan menampung serta menyampaikan tuntutan secara resmi kepada pimpinan daerah. Namun, tidak ada kepastian waktu atau solusi konkret yang dijanjikan.
“Kami menerima seluruh aspirasi ini dan akan kami teruskan secara resmi kepada bupati dan wakil bupati rokan hilir . Kami mohon agar semuanya tetap menjaga ketertiban,” ujar kepala BKPSDM rokan hilir .
Massa Akan Terus Mengawal Aksi ini bukan yang terakhir. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengawasi persoalan ini hingga ada langkah konkret dan pertanggungjawaban penuh dari bupati dan wakil bupati kab. Rokan hilir terhadap nasib para honorer, jika tidak ada kepastian dalam beberapa hari ini, dan akan kami pastikan juga kami akan membawa masa yang banyak. Tegas akas.
ZFN, Kompas 1 net melaporkan.
