PEKANBARU, Kompas 1.Net – Tim kuasa hukum korban K, siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, Kawasan Karya Indah, Pekanbaru, menunda pelaporan dugaan penganiayaan terhadap kedua anak tersebut ke Polresta Pekanbaru. Langkah hukum itu belum dilanjutkan karena tim kuasa hukum masih menunggu hasil visum korban.
Sebelumnya, pelaporan terhadap dugaan kekerasan yang diduga melibatkan dua tenaga pendidik di sekolah tersebut dijadwalkan pada Senin (16/11/2026). Namun laporan untuk sementara ditunda hingga hasil pemeriksaan medis diperoleh.
Tim kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.E., S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., menyatakan telah melakukan sejumlah langkah sesuai prosedur hukum.
Kepada awak media, Senin (16/11/2026), tim kuasa hukum menyampaikan pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau.
“Kami sebagai kuasa hukum dari korban, hari ini sudah melakukan langkah-langkah sesuai arahan hukum dan prosedur yang berlaku. Kami juga telah melakukan konsultasi kepada LAM Provinsi Riau,” ungkapnya.
Selain itu, tim kuasa hukum juga menyebut telah melakukan konsultasi dan menyampaikan pengaduan ke UPT Perlindungan Anak dan Perempuan (PAA) Pekanbaru. Dalam proses tersebut, korban sempat dimintai keterangan oleh petugas sampai meneteskan air mata akibat trauma berat.
Terkait rencana pelaporan ke kepolisian, kuasa hukum menegaskan pihaknya masih menunggu hasil visum.
“Untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih kita pending sambil menunggu hasil visum,” ujarnya.
Dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) dan dialami dua siswa berinisial K dan G.
Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum dari korban K, dugaan kekerasan itu melibatkan dua tenaga pengajar, masing-masing guru olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Kedua siswa diduga mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut dan pemukulan di bagian dada.
Akibat kejadian tersebut, kedua korban disebut mengalami dampak fisik dan psikologis. Mereka dilaporkan mengalami trauma hingga tidak bersedia kembali bersekolah.
Salah seorang korban K bahkan disebut masih mengeluhkan sesak napas dan kesulitan tidur setelah peristiwa tersebut.
BERTOLAK BELAKANG DENGAN VISI DAN MISI SEKOLAH
Padahal, SD Swasta Sinros Dharma Bakti memiliki visi dan misi yang sangat mulia:
Visi:
“Terwujudnya Generasi yang Tangguh, Bertanggung Jawab, Bekerja Keras, Jujur, Loyalitas dan Berprestasi yang memiliki Perilaku 4 Kriteria Moral dan 8 Disiplin Diri. Mempunyai Budi Pekerti yang sangat baik, Bermoral dan Berbudaya bagi Nusa dan Bangsa untuk Memajukan Negara Indonesia yang Tercinta ini.”
Misi – Menjalankan 4 Kriteria Moral:
1. Sopan Santun, Tahu Adat, Beradab dan Ramah.
2. Budi Luhur, Kebenaran dan Keadilan.
3. Integritas, Sejati, Jujur dan Bersih.
4. Tahu arti malu.
Misi – Menjalankan 8 Disiplin Diri:
1. Setia, Jujur dan Mengabdikan diri.
2. Hormat dan berbakti pada orangtua atau yang dituakan, Rukun sesama saudara serta teman sejawat.
3. Bermoral, Simpati, Empati dan Saling Mengasihi.
4. Cinta Kasih.
5. Kepercayaan dan Keyakinan.
6. Berbudi Luhur, Kebenaran dan Keadilan.
7. Damai, Lemah lembut, Baik hati dan Serasi.
8. Adil, Netral, Tenang dan Damai.
Tim kuasa hukum menilai, dugaan tindakan kekerasan yang dialami korban justru bertolak belakang dengan visi dan misi tersebut. Khususnya pada poin Cinta Kasih, Damai, Lemah Lembut, Baik Hati dan Serasi, serta Bermoral, Simpati, Empati dan Saling Mengasihi.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan lingkungan yang membuat peserta didik merasa terancam. Alasan mendisiplinkan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak,” tegas tim kuasa hukum.
Selain dugaan kekerasan, tim kuasa hukum juga menyoroti tindak lanjut pihak sekolah setelah peristiwa tersebut. Mereka menduga tenaga pengajar yang disebut terlibat masih menjalankan aktivitas mengajar. Sementara itu, kuasa hukum menilai belum terlihat langkah konkret dari pihak sekolah dalam menyikapi persoalan yang dialami kedua siswa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian keluarga korban, terutama menyangkut jaminan keamanan dan kenyamanan anak ketika kembali menjalani kegiatan belajar di sekolah.
Kuasa hukum berharap pihak sekolah segera mengambil langkah perlindungan terhadap korban dan korban lainnya, sekaligus memperhatikan pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka.
Dalam mengawal perkara ini, tim kuasa hukum merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 54 ayat (1) serta Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Mereka juga merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Tim kuasa hukum berharap dugaan kasus tersebut dapat ditangani secara serius dan transparan. Selain proses hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, perlindungan serta pemulihan anak korban juga harus menjadi perhatian utama. A- R

—






